GIBRAN & MAKMUM SHALAT

Catatan: Hendy UP *]

    Menurut Goenawan Mohamad (GM), presiden RI ke-7 Joko Widodo (JkW) pernah memaknai nama anaknya "Gibran" sebagai akronim dari "gigih-berani". Saya tidak tahu, apakah GM pernah mewawancari JkW secara khusus; atau tak sengaja ketemu di kondangan atau hanya mengutip cerita dari media masa.

    Setidaknya, begitulah kata Bung GM dalam esainya yang berjudul "Kasihan Gibran" (Tempo, 11 Nov 2026). Ternyata, nama Gibran Rakabuming Raka (GRR) tidak ada kaitannya dengan tokoh Kahlil Gibran (KG), seorang filsuf Libanon tersohor dengan karya monumentalnya "The Prophet".

    Dengan dalih berbagai sumber yang kredibel, agaknya aku percaya bahwa Jokowi tak pernah mengaitkan  Gibran anaknya dengan Kahlil Gibran. Konon, bacaan andalan Jokowi adalah komik, bukan buku sastra; apatah lagi buku filsafat klasik karya William Turner. 

    Menurut catatan, GRR dilantik sebagai Wa-Pres RI pada 20 Oktober 2026 (umur 37 thn) dan sebagai Walikota Solo pada 26 Feb 2021 (umur 33 thn). Sungguh sebuah prestasi spektakuler sekaligus kontroversial di negeri ini, pada usia semuda itu. Tapi orang segera sadar, kala itu dia adalah anak presiden RI, yang konon mantan tukang meubel yang "reputasinya" sudah dimaklumi, baik di kalangan "pucuk-langit" maupun gerombolan "bawah-tanah". Konon, kedua kasta itu berafiliasi kuat dengan oligarki mujrimin. 

     Namun, terdapat beda pandangan bagi kalangan yang faham sejarah pembentukan republik ini. Mereka, terutama para pakar hukum tatanegara yang berlatar Islam menganggap bahwa seorang WAPRES adalah  "makmum berstatus khusus" yang posisinya berada persis di belakang imam pada shaf pertama. 

   Jika terjadi "istikhlaf", maka posisinya secara otomatis akan menggantikan imam. Oleh karenanya, sang Wa-Pres wajib memiliki kualifikasi seorang KHALIFAH setara dengan sang Imam. Kualifikasi itu adalah: shiddiq (jujur) - amanah (terpercaya) - tabligh (piawai dlm berkomunikasi) & fathonah (cerdas dlm bernalar). 

    Menurut buku kuno Fikih Islam karya H. Sulaiman Rasyid (1951), dalam konteks shalat, hukum istikhlaf adalah tindakan seorang imam yang batal/berhalangan mendadak di tengah shalat dengan menunjuk salah satu makmum utk menggantikannya. Hukum istikhlaf yang serupa, secara prinsipal bisa dipraktekkan dalam Fikih Siyasah Islam, yakni: jika presiden berhalangan tetap, maka sang Wa-Pres otomatis akan menggantikannya. 

    Persoalannya, jika kualifikasi sang Wa-Pres sedari awal jauh dari empat syarat utama: memalsukan dokumen, merekayasa aturan, dan tak punya kemampuan bernalar yang standar, maka akankah elemen bangsa yang waras nalarnya akan diam saja? 

    Tentu tidak! Dan terjadilah akumulasi ketidakpercayaan masyarakat luas kepada sang Wa-Pres Gibran dengan aneka polemik yang membosankan hari-hari. Terjadi perang narasi antara  para pengusung nalar sehat (dengan doa-doanya) versus komunitas yang duitnya tak habis-habis dari laci para oligarki. 

    Namun alhamdulillah, petang ini ada kabar baik. Jika siang tadi, Kamis 12 November 2026, benar bahwa Gibran menghadap ketua MPR untuk menyampaikan surat pengunduran resmi sebagai Wa-Pres RI, maka sungguh kita merasa bersyukur-ria. 

    Ternyata benar, Gibran cukup "gigih-berani" menghadap ketua MPR-RI petang ini. Alhamdulillah, republik ini telah diselamatkan dari potensi bencana, manakala terjadi sang imam batal di tengah shalat. Allohu'alam bishshowab! 

*] Muarabeliti SUMSEL, 12 Nov 2026

Read More

PARA CAMAT MUARABELITI (1)

Oleh: Hendy UP *) 

     Sebutan jabatan "camat" secara yuridis-konstitusional, baru dikenal sejak diundangkannya  PP No. 50 Tahun 1963 tentang Pernyataan Mulai Berlakunya Penyerahan Pemerintahan Umum Kepada Daerah  sebagaimana diamanatkan oleh  UU No. 6 Tahun 1959.    Di dalam Pasal 3 ayat (2) antara lain disebutkan bahwa Asisten Wedana disetarakan dengan jabatan Camat. Di era Kolonial Belanda, jabatan Wedana adalah Kepala Distrik, dan Asisten Wedana setara dengan Kepala Onderdistrik. 

     Dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, struktur-hierarkis jabatan Camat dalam susunan organisasi Pemda Tk II semakin jelas dan kuat. UU tersebut berpasangan dengan UU No. 19 Tahun 1965 yang sama-sama ditandatangani  pada 1 September 1965. UU ini berjudul "Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tk. III di Seluruh Wilayah RI". Namun sayang, kedua UU yang disahkan pada 1 September 1965 tersebut belum sempat dilaksanakan karena terjadi tragedi G-30S/PKI.

     Kedua UU tersebut merupakan amanat atas Tap MPRS No. II/MPRS/1960, yang merespon gejolak di beberapa daerah yang tidak puas dengan rumusan UU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebelumnya (UU No. 1 Tahun 1957) yang dianggap terlalu sentralistik dan belum memberikan otonomi secara penuh kepada daerah swatantra (daerah otonomi). 

     Sekadar kilas-balik, sejak proklamasi RI, UU yang secara substansial  mengatur otonomi daerah adalah UU No. 1 Tahun 1945 tanggal 23 November  1945 tentang Komite Nasional Daerah, terdiri atas 6 pasal dan bersifat darurat untuk merespon gejolak di daerah agar mendukung NKRI. Tiga tahun kemudian terbit UU No. 22 Tahun 1948, dan khusus untuk wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) diundangkan UU No. 44 Tahun 1950 yang secara substansial nyaris tidak berbeda. Kedua UU tersebut, kala itu sudah sangat desentralistik (otonomi) dalam bentuk "swapraja" dan "swatantra". Hal inilah yang dikhawatirkan oleh beberapa pejabat pusat berpotensi akan terjadinya gejolak perpecahan di daerah. Oleh karena itu, diterbitkanlah UU Pemda yang kembali "sentralistik" yakni UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

     Jika kita telaah secara tekstual, di dalam UU No. 18 Tahun 1965 Pasal 2 ayat (1)  disebutkan bahwa: "Wilayah NKRI terbagi habis dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sbb: (a) Provinsi dan/atau Kotaraya sebagai Daerah Tk I; (b) Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Dati II; (c) Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Dati III".

     Artinya, sejak proklamasi kemerdekaan 1945 hingga tahun 1965, sebutan jabatan "camat" belum secara legal-formal diterapkan dalam sistem kepemerintahan daerah. Namun demikian, pada tahun 1955, Prof. Mr. Soenarko dalam bukunya "Susunan Negara Kita Jilid IV" sudah menyebutkan: "... swatantra tingkat ketiga yang terendah dapat berwujud sebagai kota kecil, mungkin kecamatan, himpunan  beberapa desa, suatu marga, dsb".

     Semenjak terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan pada 15 Agustus 1950 (PP No. 21 Tahun 1950) hingga tahun 1965, kedudukan Pasirah/Kepala Marga selaku kepala adat masih sangat dominan di masyarakat. Bahkan dalam beberapa sektor pemerintahan khususnya pelaksanaan bidang hukum pidana/perdata di wilayah marga, lebih berperan Pasirah ketimbang pejabat Wedana dan Asisten Wedana/Camat. Oleh karena itu , pasca-diundangkannya UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah pun jabatan Pasirah lebih populer ketimbang Camat atau Asisten Wedana. [Bersambung]

*) Muarabeliti, 17 Oktober 2022

Read More

PARA CAMAT MUARABELITI [2]

Catatan: Hendy UP *] 

      Secara antropologis, konon Muarabeliti memiliki jejak peradaban yang relatif lebih tua dibandingkan Lubuklinggau. Adagium kuno mengatakan,  tumbuhnya  peradaban di luar jazirah Arab & India, bermula dari "basin river community". Bahasa Belitinya, perkampungan pinggiran sungai, dimulai dari muara pantai ke arah hulu sungai.

     Dalam catatan sejarah,  ibukota Onderaafdeeling Moesi Oeloe di Muarabeliti dipindahkan ke Lubuklinggau pada Selasa 3 April 1934, pasca diresmikannya statsiun KA Lubuklinggau pada tahun 1933. Hal ini didasarkan pada besluit GG Hindia Belanda (Staatsblad No. 186 Thn 1934). Sejak itu, keramaian dan perniagaan yang selama ratusan tahun menghidupkan Muarabeliti, praktis surut-melayu bagaikan seikat ronce melati di hari ketujuh. 

       Alhamdulillah, kesunyian Muarabeliti tak terlalu berlarut!  Hanya 71 tahun lamanya, Muarabeliti kembali hidup, setelah Presiden SBY pada 11 Nov 2005 menerbitkan PP No. 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kab. Musirawas ke Muarabeliti. Tentu saja peran Bupati Ibnu Amin sangatlah besar dalam mendorong pemindahan ibukota,  hingga terbitnya persetujuan DPRD Mura No. 8/Kpts/DPRD/2004  tanggal 24 Oktober 2004.

        Catatan detailnya, mula-mula pusat perkantoran Pemerintahan Moesi Oeloe Rawas  berada di Lapangan Merdeka (kini Masdjid Agung As-Salam). Lalu berpindah ke  Tabapingin di era Bupati Syueb Tamat (1980-1990), diteruskan era Nang Ali Solihin (1990-1995) dan era Radjab Semendawai (1995-1999).

    Baru pada tahun 2005 pulang kembali ke Muarabeliti, berproses dari era Bupati  Soeprijono Yusuf (2000-2004), Ibnu Amin (2004-2005)  dilanjutkan era Ridwan Mukti (2005-2015), era Hendra Gunawan (2016-2021) hingga era Ratna Machmud (2021-2025 & 2025-2030). 

   Namun demikian, dengan berpindah- pindahnya pusat penerintahan (dan perkantoran), agaknya banyak arsip sejarah yang hilang tercecer. 

   Tak terkecuali dokumen tentang para pejabat Asisten Wedana/Camat Muarabeliti, kini sangat sulit dilacak. Saya mencoba melacak dokumen lama, dan mewawancara narasumber. Narasumber utama adalah Drs. H. Sofian Zurkasi dan H. Ali Burhan, BA. Kemudian Sdr. Gunadi. Mereka adalah Pensiunan Pejabat Pemda Mura dan ASN aktif yang terkait dengan bidang pemerintahan dan pernah bertugas di Muarabeliti. 

     Hingga tahun 2025 ini, tercatat 29 nama mantan Asisten Wedana/Camat Muarabeliti sejak tahun 1954-an. Namun demikian, data tentang rentang waktu masa jabatan para Camat tersebut masih terus divalidasi sehingga diperoleh data akurat demi kesempurnaan sejarah  di Musirawas. 

     Ke-29  Camat tersebut adalah:

(1) As Wedana Raden Soekarta antara 1950-1953; (2) As Wedana Saleh Ayel  antara 1953-1955; (3) As Wedana RPM Arifin antara 1955-1961; (4) As Wedana A. Nam Bastari antara 1961-1967; (5) Camat Hasanudin P. Endawan antara 1967-1972; (6) Camat Madjid Usul antara 1972-1975; (7) Drs. Sanoesi antara Juni 1975-1979; (8) Drs. Muda Azhar Lubis antara 1979-1982; (9) Drs. Ruslan Sa'ad antara 1982-1983; (10) Drs. Nursehan Dundang antara 1983-1984; (11) Drs. Rozi Lihan antara 1984-1986; (12) Drs. Zainal Abidin antara 1986-1987; (13) Drs. Hamdani antara 1987-1990; (14) Plt. Drs. Ali Mamat (1990); (15) Drs. Yusuf Yasin antara 1990-1995; (16) H. Ali Burhan, BA antara 1995-1998;   (17) H. Basri Soni, BA., SH. antara 1998-2003; (18) Untung Supriyanto, S. Sos antara Juli 2003-2004; (19) Hj. Rita Mardiyah, S.Sos antara 2004-2005; (20) Kgs. Efendi Feri, SSTP. MSi antara 2005-2009; (21) Indra Bazid, SSos antara 2009-2011; (22) Musadik Nanguning, SIP antara 2011-2013; (23) A. Rahman, S.Sos antara 2013-2017; (24) Imam Musyadar SSTP, MSi antara 2017-2018; (25) Doddy Irdiawan antara 2018-2020; (26) Plt Hardiman, SSTP,  MAP antara 2020; (27) Badarudin, S.Sos antara 2020-2021; (28) Plt. Dicky Zulkarnain, SSTP, MSi. antara Maret 2021-Agustus 2021; (29) Sarjani, S. Sos, TMT 20 -8- 2021 hingga 31-3-2023; (30) Supriyadi S.Pd, M.Pd dari 31 Maret 2023 s/d 29 Juni 2026; (31) Wahyu Lindra,  SH, MH dari 29-06-2026 s/d sekarang, didampingi oleh Syafiq Husni, SE, MM selaku Sekcam Muarabeliti. [***]

*) Muarabeliti, 17 Oktober  2022  [Resunting 25 Juni 2025; 7 Juli 2026]

Read More

MOTOR HONDA TRAIL BIMAS 1978

Catatan: Hendy UP *]

     Pada tahun 1978, ketika awal aku bekerja sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan di Dinas Pertanian Kab. Musirawas, para PPL senior tengah bereuphoria "menikmati" Honda Trail Bimas yang dirancang khusus oleh Teknisi Honda di Kumamoto Jepang. 

     Untuk Kab. Mura, konon mendapat 18 unit motor dan 1 unit Jeep Toyota yang berlambang khusus NFCEP. Mobil itu untuk operasional penyuluhan Bimas yang dipegang oleh Kasi Penyuluhan, Pak Suhaimi Hasban, 

     Kendaraan lapangan itu adalah salah satu item pengadaan barang, atas disepakatinya Loan Agreement No. 1267-IND pada 4 Juni 1976 di Washington DC. Dan lahirlah ikon NFCEP (National Food Crops Extension Project), yang kelak pada 3 April 1980 diperluas menjadi National Agriculture Extension Project (NAEP). 

    Muatan pokok Loan 1267-IND ada 4 poin, antara lain: (1) penerapan metode penyuluhan sistem LAKU, (2) pembangunan & renovasi 529 BPP di 9 provinsi, (3) penambahan jumlah PPL/PPS, dan (4) pelatihan terstruktur & berkala untuk penyebaran teknologi pertanian mutahir di lapangan. 

    Untuk menunjang sistem LAKU, Deptan RI memerlukan kendaraan lapangan sebanyak 736 unit Honda Trail XL-125 dan ratusan mobil jenis Jeep Toyota untuk periode 1976- 1980. Kendaraan itu diimpor khusus secara CBU (Completely Built Up) melalui Setneg. Dan karena itulah, hingga motor itu menjadi rongsokan, tak bisa dilelang. ***

    Ketika kami diterima oleh Diperta pada Senin 16 Oktober 1978, saat itu kepala dinasnya dijabat oleh Pak Ir. Idris Sapudin, dan PPS-nya adalah Pak Ir. Syazili Toyib. Dalam catatanku, Kakanwil Deptan SUMSEL saat itu dijabat oleh Pak Ir. H. Abdurachman Daud Rusdy, sedangkan Kadis Pertanian SUMSEL dijabat oleh Pak Ir. Moch. Idris Musa. 

     Berdasarkan UU yang berlaku kala itu, level jabatan kepala dinas kabupaten adalah eselon 3. Di bawah kepala dinas, hanya ada kepala seksi (eselon 4), yakni: Bina Program, Bina Produksi, Penyuluhan, Perlintan, Usahatani, serta Kasubbag TU. 

     Namun karena Diperta memiliki misi khusus bidang pangan (Keppres RI No. 95 Tahun 1969 tentang BIMAS), dan sebagai pembina CATUR SARANA (Inpres No. 4 Tahun 1973  jo Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang UNIT DESA), maka terdapat satu jabatan non-organik Pemda yang bernama Sekretaris BIMAS. Kala itu dijabat oleh Pak Abuwazir; dan kelak diganti oleh Pak Nuzli, Pak H. Subardjo, Pak Ir. M. Yamin, Pak Ir. Damhuri, Pak Ir. Astobi Cory, hingga terakhir Pak Abd. Muis, SP, MM. [Mohon koreksi jika data ini salah].

    Adapun para PPL Senior dan PPS yang menerima inventaris Honda Trail Bimas adalah:

1. Ir. Syazili Toyib (PPS);

2. Amin Suyitno (PPM Prog Kab);

3. Rosnal Jenusan (BPP Srikaton);

4. Masadi (BPP Srikaton);

5. Kasripin Susanto (BPP Rupit);

6. Zumrowi Mukmin (PPL Ma. Beliti);

7. Iskandar TN (PPL Srikaton) ;

8. Setiabudi (PPL Airsatan);

9. Azmi Iskak;

10. Alkodri Ismail (BPP Sbharta);

11. Mun'im Saputra;

12. Erhan Siswanto;

13. Indra Hasan (PPL Siringagung); 

14. Bambang Sto (PPL Sidoharjo);

15. Moh. Ali (PPL Mataram);

16. Tarmuzi Jakfar (PPL M. Lakitan);

17. Arudji Aman;

18. Tidak tercatat. [Mohon dikoreksi jika data ini ada yang salah].

     Empat tahun kemudian (1982), ketika aku menjabat kepala BPP Yudhakarya, mendapat inventaris Honda Trail Bimas yang tingkat kerusakannya mungkin stadium 3. Lalu kumasukkan bengkel "KING" Lubuklinggau, atas jaminan Bu Maryati selaku Kasi Penyuluhan. Ketika supervisi ke Trans. Kelingi 2, Sang Honda itu mati total di tengah hutan, antara Simpangjatun ke SP-1 Karyasakti. Apa daya, aku titipkan di kontak tani selama beberapa pekan, hingga akhirnya diangkut Colt Diesel ke Lubuklinggau. Untung saat itu ada Pak Arpan Jaeran yang mengedrop kaptan DOLOMIT utk warga Trans. 

    Maka, pada Kamis, 7 Juli 1983 aku serahkan kepada Sdr. Ongko Subagyo  NIP. 440020295 selaku Bendahara Barang. Kucatat datanya:

BG 6296 AAAX, No. Rangka 2025367; No. Mesin 2027351; STNK No. 015412/VII/601/1978. Alhamdulillah barang negara telah kukembalikan sesuai arahan Pak Ramli Hasan, Boss Diperta Mura periode 1981-1985. ***

     

*] Muarabeliti SUMSEL, 6 Nov 2026

Read More

MENGANTAR TATANG "PULANG"

Catatan: Hendy UP *]

    Menjelang tegak hari, di bawah bentang langit yang berawan-asap, kami menyaksikan liang lahat itu perlahan berubah menjadi gundukan tanah merah. Di dalamnya, telah "tertidur" pulas sahabat Tatang. 

    Agregat podsolik itu menyatu liat, karena diinjak-injak kaki orang yang menyayangi jazad almarhum: istri, anak-anak dan kerabat dekatnya. Ada sepasang kaki kekar temanku, Ir. Subardi, yang antusias nimbrung memadatkan gundukan tanah. Aku tak berani menduga, untaian doa apa yang dirapal sahabatku itu.

    Yaa, pada hari Selasa, 6 Oktober 2026 itu, kami berkhidmat mengaminkan doa panjang yang dipanjatkan Mas Sudjiono, di tengah hamparan TPU Lestari Lubuklinggau. Almarhum Tatang telah dipanggil "pulang", pada Senin siang, 5 Oktober 2026 di RSMH Palembang. 

    Aku tak pernah menyangka, bahwa ternyata TPU Tabalestari adalah kampung terakhirnya; dan aku bersyukur bisa mengantar dia "pulang", setelah 68 tahun dia "fantasyiru fil ardi" mengikuti takdir-Nya.***

    Namanya Tatang Suparno. Nama khas sisa peradaban Sunda; dan dia datang dari Bandung 46 tahun yang lalu. Berkarier sebagai PNS di Dinas Pertanian Kab. Musirawas hingga memasuki masa pensiun. Qodarullah, ajalnya telah tiba, mendahului kita semua. 

     Aku & mas Bardi perlahan meninggalkan area TPU di belakang istri & anak-anak almarhum. Di bawah terik mentari yang mulai menyengat, tiba-tiba aku teringat 46 tahun yang lalu, ketika pertama kali berjumpa dengan almarhum.  

    Suatu hari di akhir tahun 1980, di tengah keasyikanku menghitung produksi padi di sebuah ruangan di Kantor Camat Muarabeliti, datanglah seorang pemuda berbeban ransel gunung di punggungnya. Aku menjawab salamnya sembari mempersilakan masuk & duduk di kursi tamu. 

    Tamu itu adalah Tatang Suparno yang baru datang dari Bandung. Dengan membawa selembar surat PENUNJUKAN TUGAS dari Dinas Pertanian Kab. Mura, Tatang bermaksud menghadap Mantri Tani  Muarabeliti yang kala itu dijabat oleh Pak Bazid Sulton, yang kebetulan sedang tugas luar. Dan aku berstatus sebagai Penyuluh Pertanian yang merangkap sebagai staf Kacabdin Pertanian Muarabeliti. 

    Ke-esokan harinya, atas perintah Mantri Tani, aku disuruh mengantarkan Tatang ke Desa Margamulya agar diperbantukan kepada Sdr. Trisman Nazarudin,  sesuai bunyi surat tugas yang ditandatangani oleh Pak Abuwazir selaku Sekretaris Bimas Kab. Mura. Kala itu Sdr. Trisman yang masih lajang dengan senang hati menampung Tatang dan tinggal bersama di rumah kontrakannya di Jalan KBS Margamulya. ***

    Setelah sekian lama bergaul, aku cukup tahu karakternya. Almarhum hobi olahraga badminton, bahkan sering menjuarai berbagai event kompetisi di level kabupaten & provinsi. Dia adalah pekerja keras dan sangat bersemangat dalam mencari rizki, apa pun jenis pekerjaannya. 

    Ketika aku menjabat kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Yudhakarya tahun 1982, dialah yang membuatkan plang papan nama lembaga di depan kompleks perkantoranku. Tahun 1993, ketika kami menjadi pembina BPP Nibung (kini Muratara), pernah mendorong motor sejauh 13-an km hingga di Simpang Nibung Trans Sumatera. Sungguh menguras peluh nan melelahkan jiwa! 

    Dahulu, jika ada event pameran pembangunan, dia bersama seniornya Adeng Djaenuddin, adalah tenaga andalan yang "mengindahkan" Stand Pameran hingga lembur bermalam- malam. Jika ada kegiatan pengujian, almarhum Tatang selalu siap membuatkan aneka merk papan plot dengan berbagai ukurannya. Pendek kata, almarhum Tatang adalah orang baik, humble dan suka bekerja keras serta penuh tanggung jawab. 

   Semoga almarhum Tatang pulang dengan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal shalehnya dan dikuat-sabarkan keluarganya yang ditinggalkan. 

"Allohumagh firlahu, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu".

    Dan semoga pula, kepulangannya disambut oleh Robbnya dengan sapaan lembut:  "Yaa ayyatuhan nafsul mutma'innah. Irji'i ila Robbiki rodiyatam mardiyyah. Fadkhuli fi 'ibadi, wadkhuli jannati". (***) 

*] Muarabeliti SUMSEL, 6 Oktober 2026

Read More

PALEMBANG, 22 AGUSTUS 1945

Catatan: Hendy UP *]

    Mungkin aku tergolong 'homo narrans': makhluk yang suka bertutur kisah dan menyukai penelusuran fakta sejarah. Dan kali ini aku tukilkan kisah 'menegangkan' para pejuang kemerdekaan di Palembang pada Rabu pagi 22 Agustus 1945, dan hari-hari berikutnya. 

    Cerita ini bersumber dari dokumen sejarah pejuang SUMSEL yang diterbitkan oleh Djawatan Penerangan SUMSEL pada perayaan HUT RI ke-9 tanggal 17 Agustus 1954. Dokumen setebal 826 halaman itu disusun oleh tim redaksi khusus, pada era kepempinan Buya M. Rasjid Thalib (Pjs 1953~1954), seorang tokoh Masjumi SUMSEL, yang menggantikan Abdul Somad Sumadi (AS Sumadi) sebagai kepala Djawatan Penerangan SUMSEL (1950~1953). 

    Tim khusus tersebut diketuai oleh ML Tobing dengan anggota: KM Zein Mukti, R. Sumadi Tjokrowilogo, A. Kowi, Asnawi Sa'id, Jusuf Ismail, A. Baidjuri, Zaini Abubakar, Umar A. Hamid, Hadi Usmani, Marzuki, Anwar Effendi & R. Sugito. Juga disuplai bahan materi tulisan dari para tokoh pejuang: Nungtjik AR, A. Arifin, AA Harahap dan Zainal Abidin. 

    Al-kisah, Rabu pagi itu, datanglah undangan kepada para tokoh pejuang SUMSEL untuk hadir di rumah pimpinan militer (Tyokan) wilayah Palembang yang bernama Myako Toshio. Padahal, sebagian tokoh sedang berada di luar kota dalam rangka konsolidasi kekuatan Badan Keamanan Rakyat di daerah-daerah. Maka, hadirlah sebagian para pejuang itu dipimpin oleh Abdul Rozak & Nungtjik AR, ditemani yang lainnya yakni: Raden Hanan, Asaari, Ir. Ibrahim, Bay Salim, H. Tjikwan, Salim Paiman, Parmono dan Yap Tian Ho. 

    Di rumah pembesar Djepang itu, sudah ada Myako Toisho yang didampingi Matsubara, Syomubutjo & Tokkokatyo. Menurut Nungtjik AR, mereka tampak lesu darah & bermata sembab bekas menangis. Mungkin mereka menangis dari semalaman. 

    Myako Toisho memberitahu bahwa pimpinan Jepang Tenno Heika telah memerintahkan agar peperangan dengan Sekutu dihentikan; dan agar rakyat menjaga keamanan bersama tentara Jepang. Tapi dlm pertemuan itu tak sepatah kata pun,  memberitahukan tentang kemerdekaan RI. Padahal, secara diam-diam para tokoh pejuang di Palembang ini sudah mendapat berita  dari Djakarta bahwa telah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno~Hatta pada 17 Agustus 1945, lima hari yang lalu. Berita ini diperoleh dari tokoh pemuda bernama Mailan, yang kala itu bekerja sebagai pegawai "Palembang Shinbun" sebuah jaringan  kantor berita Domei Jepang. Namun kala itu, para tokoh pejuang SUMSEL belum memahami duduk persoalan secara rinci tentang langkah selanjutnya di daerah dalam menyambut kemerdekaan RI. 

    Malam harinya, setelah para pejuang kembali ke Palembang, diadakan rapat hingga larut malam di rumah Dr. AK Gani, yang juga bertindak sbg pimpinan rapat. Intinya, diputuskan bahwa para tokoh pejuang akan segera melakukan pengalihan 'kekuasan' pemerintahan di Palembang dari penjajah Jepang ke para tokoh pejuang di Palembang dengan cara berunding (diplomasi). 

    Besoknya, Kamis, 23 Agustus 1945, disusun rencana pengalihan kekuasaan di wilayah Palembang kepada Dr. AK Gani & Abdul Rozak masing-masing sebagai Kepala Pusat  & Wakil Pemerintahan Bangsa Indonesia di wilayah Keresidenan Palembang. Bersama mereka adalah: Dr. M. Isa, Tjik Den, Ir. Ibrahim, RM Mursodo, H. Tjikwan, Rd. Hanan, Asaari, RM Oetojo, R. Zainal Fanani, dan Nungtjik AR. 

    Malamnya, para tokoh ini kemudian menghadap petinggi Jepang, tetapi tidak memperoleh petinjuk apa pun. Dan, besoknya, Jumat petang, 24 Agustus 1945, datanglah para petinggi dari Jakarta, yakni: Dr. M. Amir, Mr. Teuku Mohammad Hasan dan Mr. Abas, menemui para tokoh SUMSEL untuk menyusun strategi & langkah konkrit dalam proses pengalihan kekuasaan. 

    Kemudian, mereka menemui petinggi Jepang dan menyatakan bahwa Bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan RI di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Maka, selanjutnya pengambilalihan kekuasaan ke tangan rakyat Indonesia tidak lagi memedulikan keberadaan petinggi Jepang & hanya menuruti petinggi RI di Djakarta.. ***

*] Muarabeliti SUMSEL, 22  Agustus 2026

Read More

MEMILIH KETUA RT

Catatan: Hendy UP *]

    Baru saja keluar dari rest area Km~294 B tol Pejagan, berderinglah notifikasi WA. Sembari menikmati duet lawas Ebiet~Iwan "Titip Rindu Buat Ayah" pilihan sopirku, aku mulai mencermati tumpukan chat WA yang tertunda di masjid At-Taqwa di kompleks rest area tadi. 

    Rupanya ada beberapa panggilan tak terjawab, berikut kiriman kopifoto undangan pemilihan ketua RT. Kubaca dengan saksama, ah... masih empat hari lagi. Insyaa Alloh aku bisa ikut nyoblos! 

    Lalu,  aku kembali menikmati barisan pohon Tabebuya (Handroanthus chrysotrichus) yang menyemburatkan aneka warna: kuning, ungu, pink dan magenta, berjajar lurus menentara sepanjang kiri~kanan jalan tol Pejagan~ Palimanan. ***

    Tentang pilihan ketua RT, menurut info yang beredar di dunia maya dan tervalidasi oleh mesin Generative Pre-trained Transformer (GPT) bahwa pada Juni 2026 ini bakal ada pemilihan serentak bagi 528 ketua RT di 72 kelurahan dalam wilayah Kota Lubuklinggau SUMSEL. 

     Maka, tibalah Kamis pagi 4 Juni 2026 kemarin. Menjelang mentari naik sepenggalah buluh, aku bersijingkat menuju TPS mini yang berjarak hanya sepelemparan batu dari rumahku. 

     Entah kenapa, setiap ada perhelatan demokrasi baik di level akar rumput maupun di pucuk tinggi batang sialang, sungguh aku selalu sangat bersemangat jiwa. Barangkali mirip suasana hati para santri Gontor dalam memaknai frasa "ar~rohah fi tabadulil a'mal" menjelang libur panjang bulan Sya'ban, walaupun bukan berarti full leha-leha tanpa muroja'ah harian. 

    Atau, mungkin juga ada kaitannya dengan titik 'milestone' jejak hidupku dahulu, ketika pertama kali ikut nyoblos Pemilu Legislatif pada 2 Mei 1977, yang menyisakan pengalaman unik saat diinterogasi oleh Danramil yang berkumis baplang nan menyeramkan. Kala itu, aku terlalu bersemangat menyuarakan gagasan oposisi dari perkotaan yang menentang partai Golkar di kampungku. 

    Yaa, tibalah aku di TPS mini Karangketuan yang mulai ramai. Aku bersalam- salaman, menyerahkan undangan, ngobrol kiri~kanan sembari menunggu panggilan nyoblos. Dari  kursi antrian, kami menyaksikan kesibukan panitia. Ada ketua Sunardi bersama empat anggota yang sesekali nyeruput kopi hangat, melengkapi ritual ngodod nan berasap-masap. Ada pula yang membolak-balikkan tumpukan berkas di atas map heckter berwarna dongker. 

    Tepat pukul 7.30-an acara dimulai. Diawali pidato tentang tata cara nyoblos, nama & nomor urut calon, jumlah KK dan hal-ikhwal aturan pemilihan. Walaupun tidak dijelaskan detail, intinya adalah perihal Peraturan Walikota Lubuklinggau No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan & Pedoman Penyelenggaraan Ketua RT/RW.

    Di RT kami ternyata ada tiga calon, seorang wanita dan dua lelaki: Desi Widya Astuti, Muhadi dan Bambang BK. Aku bergumam dalam hati, kok banyak juga peminatnya!  Padahal ikhwal ngurusi warga yang heterogen bukanlah hal yang mudah. Memangnya berapa sih gajinya?! 

    Setelah melakukan Chat~GPT, ternyata gaji ketua RT di Lubuklinggau tahun 2026 ini sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Sekadar pembanding, gaji ketua RT di DKI Jakarta tahun 2026 kini adalah sebesar Rp 2,5 juta.

    Sesudah pencoblosanku kelar, aku tak langsung pulang. Aku mengamati tetangga yang terus bergantian ke bilik TPS. Agaknya tak ada TIMSES yang sibuk menjemput warga untuk datang ke TPS, seperti tatkala Pileg dua tahun lalu. Aku berpikir bahwa perhelatan demokrasi tingkat RT ini lebih genuin ketimbang acara Pilpres, Pileg dan Pilkada yang kadang nyata-nyata dibayangi tudung oligarki di bawah rimbunnya pohon jengkol. 

    Petangnya, aku mendapat laporan dari Ketua RT bahwa perhitungan akhirnya adalah: Desi Widya Astuti meraup 97 suara, Muhadi 34 suara dan Bambang BK 24 suara. Suara tidak sahnya satu.

    Sungguh aku bersyukur telah mengikuti prosesi demokrasi yang paling azasi: memilih pemimpin secara langsung tanpa intervensi, setulus hati. Semoga ketua RT 03 yang baru kelak, senantiasa amanah dan diberi kekuatan oleh Alloh SWT dalam membangun warganya. Aamiin yaa Robbal'alaamiin. 

*] Muarabeliti SUMSEL, 5 Juni 2026

Read More

[1] SEJARAH TUGUMULYO KAB. MUSIRAWAS, SUMSEL

Catatan: Hendy UP *]

1. Mukadimah

    Sepanjang penelusuran dokumen sejarah, baik di Arsip Nasional RI maupun Delpher Nationale Bibliotheek Belanda, kata Toegoemuljo seringkali berdekatan  dengan kata: colony, Moearabeliti, atau Onderafdeeling Moesi Oeloe. 

    Tahap awal Kolonisasi Tugumulyo Musirawas (bukan Tugumulyo OKI), terbangun antara tahun 1937~1940, bersamaan dengan terbentuknya 15 kampung/desa dengan total transmigran 2.486 KK dari Jawa Tengah & Jawa Timur. Lalu terhenti, karena masuk era penjajahan Jepang (1942-1945), dan kelak dilanjutkan pada era kemerdekaan RI sekitar tahun 1952 hingga 1954.

    Kelimabelas desa awal itu adalah: (1) A. Widodo,  (2) B. Srikaton, (3) C. Nawangsasi, (4) D. Tegalrejo, (5) E. Wonokerto, (6) F. Trikoyo, (7) G. Mataram, (8) H. Wukirsari, (9) I. Sukomulyo, (10) J. Ngadirejo, (11) K. Kalibening, (12) L. Sidoharjo, (13) M. Sitiharjo, (14) O. Mangunharjo, dan (15) P. Mardiharjo. Sedangkan desa yang terbentuk pasca-kemerdekaan RI antara tahun 1952 hingga 1954, adalah desa-desa: Q. Buminoto, R. Rejosari, S. Kertosari, T. Bangunsari, U. Pagarsari, dan V. Surodadi.

     Disertasi KJ Pelzer "Pioneer Settlement in The Asiatic Tropics" (1945: hal 222) menyebutkan: "In October 1940, this project had 15 desas, according to an oral statement by the Controleur at Loeboeklinggau. Six hundred and fourteen families had arrived in 1937, 859 in 1938, 423 in 1939, and 590 in 1940. An additional 2,500 families would fill the colony completely".

      Kata Tugumulyo berasal dari kata 'tugu' dan 'mulyo'. Dua kata itu diadopsi dari bahasa Jawa. Secara kajian toponomis, tugu adalah bangunan meninggi  berbentuk silinder meruncing ke atas, terbuat dari batu, bata atau material lain. Tugu, biasanya dibangun di pusat keramaian sebuah komunitas atau di persimpangan jalan sebagai penanda tumbuhnya sebuah peradaban baru. 

      Secara semantik-antropologis, kata tugu menyiratkan nuansa  "keramat", sehingga memaksa seseorang atau komunitas disekitarnya berimajinasi untuk mengingat suatu penanda peradaban baru yang tengah diperjuangkan dan kelak akan meninggalkan jejak ingatan melampaui generasinya .  Sedangkan kata 'mulyo' bermakna 'terpandang' atau 'terhormat'.

     Jadi, para "founding parents" Toegoemoeljo dahulu, niscaya mengidamkan sebuah tatanan masyarakat baru (yang berasal dari Jawa), yang maju secara ekonomi dan terhormat di mata masyarakat sekitarnya. Melahirkan generasi ksatria yang cerdas mencerahkan dan senantiasa mendorong kemajuan bersama. 

     Lebih jauh dari itu, di dalam kepercayaan kuno 'Kapitayan' yang hidup di Jawa jauh sebelum masuknya agama Hindu-Budha dan Islam, diyakini bahwa bangunan 'tugu' adalah tempat suci sebagai penjelmaan dari salah satu sifat utama 'keghoiban' Tuhannya yang disebut Sang Hyang Taya (Tunggal). 

     Untuk meraih sifat utama tersebut, para pemeluknya memerlukan sarana fisikal yang bisa disentuh oleh panca indra. Kedua sifat utama itu disebut "Tuah" dan "Tulah". Maka, simbolitas keramat itu diejawantahkan dalam berbagai benda yang mengandung kata "Tu" atau "To", seperti: Tugu (bangunan suci), Tumbak (senjata sakti), Topeng (perisai muka),Tosan (pusaka) atau  Topong (mahkota raja) dan lain-lain  [lihat: Atlas Walisongo, Agus Sunyoto, 2012, hal. 14].

     Sayang, para pelaku sejarah terutama tokoh transmigran dan pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan transmigrasi, tidak banyak meninggalkan dokumentasi sejarah lokal yang bisa dibaca oleh generasi kini dan mendatang. 

      Alhamdulillah, penulis merasa beruntung pernah bertemu dan berbincang dengan sebagian kecil dari mereka. Antara lain:  Bpk. H. Oemar Hasan (mantan Pesirah Proatinlima), Bpk S. Darmadji (mantan Pesirah Trirahayu), Bpk M. Nuzli (tokoh Srikaton), Bpk  Lahuri, Bpk Satirin, Bpk Tauhid (tokoh F. Trikoyo, mantan Ketua KTNA Mura) dan Bpk Rispan (mantan Lurah Q. Buminoto). 

    Penulis juga banyak membaca catatan kesaksian dari mBah RS. Soehoed (mantan Pimpinan Balai Pengobatan Tugumulyo) melalui  koleksi catatan sejarah anak menantunya (Drs. H. Sofian Zurkasie) yang juga mantan pejabat Pemda Musirawas yang bekerja sejak 1963 hingga 1995. [Bersambung...]

*) Muarabeliti SUMSEL, 21 Mei 2023

Resunting 30 September 2025

   

Read More

JEJAK GENEALOGI BAPPEDA MUSIRAWAS SUMSEL [2]

Catatan: Hendy UP *]

A.  Disclaimer

 

Artikel ini bersumber dari: (1) catatan harian penulis selaku alumni Bappeda Mura SUMSEL, (2) buku "Jejak Langkah Orang Musirawas & Lubuklinggau 2005", (3) beberapa website terkait, dan (4) kesaksian para narasumber yang merupakan pensiunan pejabat Pemda Mura. Terima kasih kepada Sdr: (1) Drs. H. Sofian Zurkasi, (2) Bambang Hermanto, SE, MM &  (3) Dr. Ir. H. Suharto Patih, MM, dan (4) Drs. M. Rusdan, MSi atas transfer data dan curahan informasinya. Sekaligus sebagai bentuk kurasi & validasi artikel sejarah ini. 

B. Mukadimah

    Secara fungsional~ teknokratik, organisasi perangkat daerah (OPD)  yang bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), baik  pada level provinsi maupun kabupaten/kota, adalah merupakan institusi turunan (derivative institution) Bappenas yang berada di tingkat daerah. Bappenas merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki portofolio sebagai penyusun kerangka dasar & peta jalan  pembangunan bangsa. Sebuah lembaga kementerian yang sangat strategis dalam merumuskan visi besar pembangunan bangsa.

   Jika kita lacak jejak para petinggi lembaga ini ~ dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi ~ sungguh mereka adalah para tokoh visioner, pemberani, berintegritas dan mumpuni di bidangnya. Sebutlah antara lain: AK Gani, Moh. Hatta, Soemitro Djojohadikoesoemo, Moh. Yamin, Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Widjojo Nitisastro, Ruslan Abdul Gani; dan jangan lupa, di era reformasi tercatat nama Kwik Kian Gie seorang ekonom- pemikir yang berintegritas tinggi. 

    Al-kisah, pada  19 Januari 1947 (resminya tercatat,12 April 1947), ketika pertama kali dibentuk lembaga khusus yang menangani sektor perencanaan pembangunan, stabilitas keamanan negara belumlah terwujud, karena masih dalam kondisi darurat perang alias SOB (Staat van Oorlog en  Beleg). 

    Enam belas tahun kemudian, ketika terbit Pen-Pres No. 12 Th 1963 tgl 31 Desember 1963, dibentuklah lembaga Bappenas yang dipimpin oleh Mayjen TNI Dr. dr. H. Soeharto Sastrosoejoso. Beliau adalah salah satu pendiri IDI yang juga mantan dokter pribadi Bung Karno dan Bung Hatta.

   Pada tahun 1961, di level Daerah Swatantra Tk. I (provinsi) dibentuk Badan Koordinasi Pemb. Daerah (Bakopemda) yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 19 Th 1964. Sedangkan di level Kab. Dati II, baru dibentuk pada tahun 1980 (vide Keppres No. 27 Th 1980 jo Kep-Mendagri No. 185 Th 1980 tentang Pembentukan Bappeda Prov. Dati I dan Kab. Dati II). 

C. Evolusi Kelembagaan Bappenas

    Sejarah evolusi Bappenas dari era 1947 hingga sekarang (2024), setidaknya mengalami 8 kali perubahan, baik status dan nomenklaturnya maupun landasan hukum pembentukannya. Kedelapan kali perubahan status dan nama itu adalah:

(1). Badan Perantjang Ekonomi dibentuk pada 19-1-1947 dipimpin oleh Adnan Kapau Gani;

(2) Panitia Pemikir Siasat Ekonomi  dibentuk pada 12-4-1947 dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta;

(3) Dewan Perantjang Negara dibentuk pada 7-1-1952, dipimpin oleh Ir. Djuanda Kartawidjaja, kemudian dilanjutkan Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo;

(4) Dewan Ekonomi & Perencanaan dibentuk dengan PP No. 15 Th 1956 tanggal 6-6-1956 dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo;

(5) Dewan Ekonomi & Pembangunan dibentuk dengan  PP No. 3 Th 1957 tanggal 2-8-1957, kembali dipimpin oleh Ir. Djuanda Kartawidjaja;

(6) Dewan Perantjang Nasional ( Depernas) dibentuk dengan UU No. 80 Thn 1958 tanggal 23-8-1958 dipimpin oleh Prof. M. Yamin;

(7) Badan Perenc. Pembangunan Nasional (Bappenas) dibentuk dengan Pen-Pres No. 12 Th 1963 tanggal 31-12-1963 dipimpin oleh Mayjen Dr. dr. H. Soeharto Sastrosoejoso;

(8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, dibentuk atas dasar UU No. 39 Th 2008 tentang Kementerian Negara, yang melahirkan beberapa PP & Perpres tentang pembentukan organisasi Kementerian PPN, terakhir dengan Perpres No. 194 Th 2024 di era Presiden Prabowo. (Bersambung...) 

*] Muarabeliti SUMSEL, 17 Desember 2024; Rewrite: 21 Juni 2025.

Read More

JERAMBAH MUARABELITI (1)

Oleh: Hendy UP *) 

       Dalam KBBI, kata jerambah bermakna "lantai yang berada pada ketinggian, tidak beratap, tempat mencuci pakaian dan/atau perabot dapur dan menjemur pakaian". Tempat semacam itu, di Muarabeliti mungkin yang disebut "garang"  atau "gehang" (dengan dialek khas Muarabeliti). Biasanya terbuat dari susunan bambu tua, berada di luar bangunan utama, tetapi tersambung dengan dapur rumah panggung. Di bawahnya kadang digunakan untuk merendam para (getah karet yang dibekukan) dan pagar kawat (kandang) kuat nan anti maling. 

      Adapun kata jerambah, dalam bahasa tutur masyarakat Muarabeliti dan sekitarnya adalah sinonim dari jembatan. Di era Kolonial Belanda, jerambah sering disebut "brug";   jerambah gantung disebut "hangbrug", penyebrangan sungai disebut "voetgangersbrug". 

       Entah sejak kapan, awal mula dibangun jerambah besi di Muarabeliti; sepanjang pelacakan dokumen bari, saya belum menemukannya.

 Di duga kuat dibangun pada tahun 1900-an saat Kontroleur Muarabeliti mulai eksis, atau pada tahun 1930-an berbarengan dengan pembangunan rel kereta api Palembang ~ Lubuklinggau. 

*) Muarabeliti, 15 Juli 2022

Read More

MENJADI SAKSI KEMATIAN MARGA (2)

Oleh: Hendy UP *) 

     Menjelang kematiannya (baca: pembubaran) antara tahun 1978-1983, aku banyak berinteraksi dengan Pemerintahan Marga.  Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersifat fungsional dalam melayani masyarakat di pedesaan, aku memiliki  wilayah kerja binaan. 

*) Muarabeliti, 20 Mei 2022

Read More

M. ZOERKASIE: TOKOH GURU SILAMPARI TIGA ZAMAN

Catatan: Hendy UP *) 

     Di tengah euforia peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2023 ini, ada baiknya kita mengenang salah satu Tokoh Guru di Bumi Silampari di zaman dahulu kala. Tuan Guru Asih. Nama lengkapnya Mochammad Zoerkasie bin  Moch. Tamim.

      Pada era 1940~1960-an, Guru Asih sangat dikenal di wilayah Onderafdeeling Moesi Oeloe. Khususnya di kawasan Muarakelingi, Muarabeliti, Tabapingin dan Lubuklinggau. Dialah salah satu guru di tiga zaman: kolonial Belanda, pendudukan Jepang & era kemerdekaan.

     Guru Asih lahir di  Muarabelitibaru pada 18 Oktober 1910 dan wafat di Lubuklinggau pada 5 Maret 1983. Ia adalah merupakan zuriyat  Pangeran Tarsusi bin Pangeran Moch. Arief dari  Marga Mandiaur. Kerabat genealogisnya berkelindan antara Muarabeliti - Mandiaur, menyebar di sepanjang aliran sungai Musi,  Kelingi dan Beliti, bahkan kawasan Curup dan Empatlawang. 

     Semasa hidupnya, oleh masyarakat Lubuklinggau dikenal sebagai Guru Asih. Namun pasca- pensiun tahun 1966 beliau lebih dikenal sebagai "Neknang Agen Minyak Latung". Beliau sangat telaten nan istiqomah berjualan minyak tanah hingga akhir hayatnya demi membiayai sekolah anak-anaknya. Pangkalan minyaknya persis di pertigaan Simpang RSEA (Reconstruction South East Asian) Talangjawa yang kini menjadi deretan ruko. 

       Salah satu anaknya adalah Drs. H. Sofian Zurkasie  yang pernah menjabat Asisten Wedana Rawas Ulu (1965), Kabag Hukum (1970-1972), Camat BKLU Terawas (1972-1975),   Kadispenda (1978-1984), Kabag Tapem & Capil (1984-1987), dan terakhir sebagai Sekwan Mura,(1987-1995) hingga memasuki masa pensiun.   

     Guru Asih adalah alumni Opleiding Voor Volks Onderwijzen (OVVO) tahun 1929, semacam Sekolah Guru Bantu (SGB). Di jaman itu, di samping ada Sekolah Guru (Kweekschool) yang hanya untuk orang Eropa dan anak pejabat pribumi,  juga ada "Normaal Cursus"  dan Vervolgs School (sekolah sambungan) untuk memenuhi kebutuhan guru desa yang dikhususkan bagi anak-anak Bumi Putera. 

      Guru Asih mulai berkarier  pada tahun 1929 di Sekolah Rakyat (SR) Muarakelingi. Dengan gajinya yang sangat kecil, Guru Asih muda tetap bersemangat mengajar baca tulis hitung bagi anak-anak di Muarakelingi hingga tahun 1947. Pada tahun 1948, Guru Asih dipromosikan menjadi Kepala Sekolah Rakyat   di Muarabeliti hingga tahun 1950. Lokasi Sekolah Rakyat itu di tengah pasar kalangan Muarabeliti (kini Kelurahan Pasar Muarabeliti) sebelum pindah ke lokasi baru yang kini (2023) menjadi Kompleks Gedung SMP Negeri Muarabeliti. 

     Karena prestasinya yang cukup gemilang, maka pada tahun 1951  dipromosikan menjadi Kepala Sekolah Rakyat di Onderneming Tabapingin yang berada di bawah  manajemen NHM-PO (Nederlandsche Handel Maatschaappij - Palm Onderneming).  Yakni sebuah perusahan dagang yang didirikan oleh Ratu Wilhelmina binti Williem III, yang berangan-angan ingin menghidupkan kembali VOC yang telah dinyatakan bangkrut pada 31 Desember 1799.

     Setelah mengabdi selama sembilan tahunan di Onderneming, pada tahun 1958 dipromosikan menjadi Kepala SDN No. 2 Tabapingin,  yang kini (2023) berlokasi di sebelah eks Gedung DPRD Kota Lubuklinggau. Dan pada tahun 1965 menjadi Kepala SDN No. 6 Talangjawa Lubuklinggau. Beliau mengakhiri masa baktinya sebagai kepala sekolah pada 1 November 1966, dan digantikan oleh putra sulungnya H. Syamsul Bahri. 

     Selama lebih kurang 37 tahun pengabdiannya ,  tentulah ada ratusan anak didiknya yang nasibnya jauh lebih baik, merantau-lancong ke berbagai negeri dan meraih aneka penghidupan tinggi yang diberkahi. 

     Banyak anak didiknya yang menghargai gurunya, walaupun ada juga yang lupa-diri.  Di era kini, banyak guru yang dibuli, hanya karena ingin menegakkan disiplin bagi muridnya. Ada yang lebih tragis lagi di  tahun  ini: GURU DIHAKIMI DI PENGADILAN NEGERI, DEMI SEBERKAS DELIK YANG KEHILANGAN JIWA EMPATI. WAHAI PARA GURU, BERJUANGLAH TERUS DEMI MEMPERTAHANKAN HARGA DIRI! 

     

*) Muarabeliti, 25 November  2023 

Read More

AKU & SANDRA DI BPP YUDHAKARYA

Catatan: Hendy UP *)

    Pascapelantikan Ronald Reagan sebagai Presiden AS ke-40, aku dilantik pula; sebagai Kepala BPP Yudhakarya. Tentu saja beritanya tak seviral pelantikan Reagan. Jika sumpah Reagan diucapkan di tangga Gedung Capitol, maka aku cukup di aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) saja. Yang melantikku adalah Ir. Djatolong Marbun selaku Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) atas nama Kepala Dinas Pertanian Kab. Musirawas SUMSEL. Hari bersejarah itu kucatat: Sabtu, 2 Oktober 1982. Dan hari itulah peresmian dibukanya BPP Yudhakarya di Kec. Jayaloka. 

    Pada level pedesaan kala itu, jabatanku agak-agak bergengsi. Bayangkan! Secara teritorial, kekuasaan wilayah BPP Yudhakarya meliputi tiga kecamatan: Muarakelingi, Muaralakitan dan Jayaloka; dan mencakup 7 marga, yakni: (1) Sikap Dalam Musi, (2) Bulang Tengah Semangus, (3) Proatin Sebelas, (4) Bulang Tengah Suku Tengah, (5) Bulang Tengah Suku Ulu, (6) Sukakarya, dan (7) Ngestiboga. Dan kini, pasca otonomi daerah, ketiga kecamatan tersebut telah dimekarkan menjadi 7 kecamatan, dengan penambahan: Kec. Megangsakti, BTSU Cecar, Tuahnegeri dan Sukakarya. 

    Karena aku bukan kepala wilayah yang memiliki "emblem jengkol" di baju dinasku, maka aku selalu mendampingi Pak Camat selaku penguasa tunggal atas mandat UU No. 5 Th 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kala itu, Camat bukanlah kepala OPD sang pengguna anggaran, yang konon lebih menyibukkan diri dalam menyiasati "financial-engineering" ketimbang mencermati dinamika sosial-ekonomi warganya.

     Lokus kantorku di Desa Ciptodadi, Marga Sukakarya, sekitar 44 km dari kota Lubuklinggau. Berada di jalan Pertamina, sekitar 8 km dari Simpangsemambang menuju ke Kec. BTSU Cecar. Bisa terus ke kawasan HTI tembus ke Pendopo Talangakar (Kab. PALI) dan kota Prabumulih. Di seberang kantorku, adalah kompleks pemukiman pensiunan TNI. Orang menyebutnya Trans-AD, yang dibuka tahun 1979/1980. Nama lokasi itu adalah Yudhakarya Sakti. Dan, nama itulah yang kulekatkan menjadi nama BPP Yudhakarya. Kabarnya, kini diubah menjadi BPP Sukakarya. Mungkin pasca pembentukan Kec. Sukakarya. 

    Luas kompleks BPP Yudhakarya adalah 32 hektar. Konon, bekas kompleks Agriculture Development Center (ADC) sekitar tahun 1974-1978. Selama menjabat, aku ditemani wakilku selaku PPM Supervisor, dengan 34 orang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai mitra kerjaku. 

      Yang cukup menggembirakan, aku ditemani oleh Lik Mukiman sang Manager Kebun, yang piawai membelokkan traktor mini ketika mengolah lahan 32 hektar itu. Juga ada gudang saprotan dan hasil panen. Aku juga melengkapi meja pingpong di gudang, dan itulah fungsi tambahan gudang yang rutin kuamalkan dengan pemuda setempat. 

     Karena kantorku terpisah dari pemukiman dan rawan permalingan & penodongan, maka siang dan malam aku harus cerdas menyikapi keadaan. Menyiapkan senapan angin made in Cipacing, seperangkat petetan dan sekarung batu koral. Lalu belor akbar berbaterai enam, dan tombak-kujur plus pedang panjang. Juga radio-tape recorder dengan kabel antena khusus bertiang buluh tinggi.

     Hampir setiap petang, jika tak ke lapangan, aku suka nyantai di teras gudang. Memutar lagu apa saja sembari membaca buku. Ada koleksi lagu Barat yang melankolis nan mendayu-dayu. Tak terlalu paham artinya, tapi aku menikmatinya. Salah satu lagu yang aku suka adalah "I had a dream of Indonesia" yang dilantunkan Sandra Reimers. Sandra inilah kawan setiaku, tertutama jika istriku mudik ke Dusun Muarabeliti. 

    Suara Sandra lunak agak mendesah. Melodinya tanpa gejolak, seakan tanpa intensi dan tak baperan. Datar mengalun, tapi di ujungnya ada nuansa harapan. Pas buat pengantar bobo ba'da shalat isya di kesunyian. Tapi jangan coba-coba di putar di perkantoran menjelang dateline tahun anggaran. Bisa kacau-balau SPJ pertangungjawaban para pengguna anggaran!

    Apa yang kau impikan Sandra? Mungkin sebuah tempat: Indonesia yang penuh imaji, sebuah klise tentang surga. Pasti Sandra tak pernah turni ke Indonesia, dan hanya membaca brosur wisata dari pegawai kedutaan RI. Lalu, kata Sandra: "orang-orang seakan mendengarkan kearifan samudra. They never hurry, they never worry, they take the tide away the way it meant to be......". Luar biasa Indonesia itu: ayem tentrem- loh jinawi.

   Jika ingat kenangan itu, aku tersenyum geli. Sandra yang suaranya merdu, ternyata tertipu. Brosur dan infogram yang dibacanya adalah iklan, bukan deskripsi antropologis tentang Indonesia. Bukan annual report dari Suistanable Development Goals (SDGs). Itu adalah iklan, hasil perkawinan silang 90% keinginan dan 10% kenyataan.

    Polesannya adalah kosa kata bombastis, penuh propaganda dan ilusi. Indonesia, oh negeriku yang subur makmur! Lahan sawahmu telah tertimbun pemukiman. Air irigasimu telah terhenti di pintu besi kolam milik para juragan ikan. Miris menyedihkan!

*)Muarabeliti SUMSEL, 15 Desember 2019. Resunting: Januari 26, 2025.

Read More

MENGENANG EKSISTENSI KANTOR TUBUP MUARABELITI [1990~1999]

Catatan: Hendy UP *]

[Disclaimer: Publikasi tulisan ini sekadar upaya meretensi catatan sejarah lokal yang semakin hilang dari literasi masyarakat Silampari. Setiap tahun, satu demi satu, para pelaku sejarah & para narasumber yang kompeten, terus menua, lalu menghilang, menuju ke arah keabadian sejarah].

    Pada era Orde Baru (1966-1998) tata pemerintahan daerah di Indonesia, pernah diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. Ini adalah UU ke-5 yang mengatur kedudukan & otonomi daerah pasca~kemerdekaan RI.

    Pada saat bergulirnya "reformasi"  tahun 1998, UU ini dipandang terlalu sentralistik sehingga kala itu diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999, yang kelak terbukti terlalu liberal bahkan secara karakteristik cenderung bernuansa "parlementarian". 

    Sekadar reminding bersama, sebelum berlakunya UU ini, telah terbit 4 UU yang serupa, yakni: (1) UU No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, (2) UU No. 22 Tahun  1948 tentang Pemerintahan Daerah, (3) UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dan (4) UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah. 

    Salah satu derivasi UU No. 5 Tahun 1974 ini adalah Kep-Mendagri No. 132 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi & Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota Madya. Keputusan ini ditandatangani oleh Mendagri Amir Machmud kala itu.

    Dasar pijakannya adalah Pasal 73 UU No. 5 Tahun 1974 yang berbunyi: "Apabila dipandang perlu, Menteri Dalam Megeri dapat menunjuk Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati dan Pembantu Walikotamadya yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi".

    Dalam kajian semiotika bahasa politik atas UU tersebut, ada kata kunci yang tersamarkan dalam bunyi pasal tersebut, yakni: kata "dapat menunjuk", "wilayah tertentu" dan "dekonsentrasi". Kata "dapat menunjuk" maknanya suka-suka gue (Pemerintah Pusat); "wilayah tertentu" dan "dekonsentrasi" artinya ada beberapa wilayah di Indonesia yang "warna" politiknya potensial mengganggu stabilitas Pemerintah (pusat) yang direpresentasikan dalam suara Partai Golkar di kala Pemilu. 

    Ketika Pemilu 1977, PPP menang telak atas Golkar di DKI Jakarta, dan secara nasional suara PPP meningkat  2,17%, maka muncullah Kepmendagri No. 132 Tahun 1978 yang akan menguatkan intervensi Pusat di daerah, termasuk maraknya pembentukan Kota-kota Administratif & kantor Pembantu Gubernur dan Bupati yang diyakini mampu menaikkan suara Golkar di daerah.

    Dan pada TA 1990/1991 dibangunlah tiga kantor Pembantu Bupati di Kab. Musirawas SUMSEL, yakni: (1) Tubup Muarabeliti, (2) Tubub Muararupit, dan (3) Tubup Muarakelingi. Tubub Muarabeliti membawahkan 4 kec. yakni: Muarabeliti, Tugumulyo, Jayaloka & Terawas. Tubup Muararupit membawahkan 3 kec, yakni: Rupit, Rawas Ulu, Rawas Ilir. Sedangkan Tubup  Muarakelingi membawahkan 3 kecamatan: Muarakelingi, Muaralakitan dan Megangsakti. 

    Gedung kantor Pembantu Bupati Muarabeliti dibangun di seberang kantor Camat Muarabeliti kala itu. Dan mulai digunakan pada tahun 1991 dan berakhir (ditutup) pada tahun 1999. Pejabat Tubup pertama adalah Drs. H. Sanoesi yang menjabat hingga 1993. Kemudian digantikan oleh Drs.Cik Ali Manaf hingga tahun 1997. Dan pejabat terakhir adalah Ishak Burhanudin, BA dari 1997 hingga 1999), saat ditutupnya kantor Tubup di seluruh Indonesia. 

    Setelah Tubup dinyatakan bubar pasca-terbitnya UU No. 22 Tahun 1999, maka pada tahun 2001, gedung itu dialihfungsikan menjadi Kantor Camat Muarabeliti hingga sekarang (2026). Sementara, eks kantor Camat Muarabeliti lama sejak Januari 2010 hingga kini (2026) digunakan sebagai kantor KPU Musirawas.

    Namun sebelumnya, pernah digunakan (sementara) sebagai Mapolres Musirawas (2004-2005) di saat proses pembangunan gedung kantor Mapolres baru yang berada di Kompleks Pemda Muarabeliti. ***

*] Muarabeliti SUMSEL,  14 Jan 2026

Read More

MAKAM SYECH QURO KARAWANG

Catatan: Hendy UP *]

    Suatu petang di bulan Januari 1996, aku berziaroh ke makam Syech Quro di Karawang Jawa Barat. Dua kali, sepekan itu. Tidak sengaja, dan bukan agenda terencana. Lebih pada pemenuhan kuriositas sebagai seorang "peminat sejarah" tentang sebuah situs yang berkaitan dengan jejak awal peradaban Islam di Nusantara. 

    Kala itu, bersama seorang teman, aku mukim di Karawang selama 6 bulan. Tepatnya di Desa Lemahabang, sekitar 20-an kilometer dari pusat kota ke arah pantai utara. Teman- teman lain, 39 orang, menyebar di berbagai desa, di Kab. Bekasi, Subang dan Indramayu. 

   Dari Oktober 1995 ~ Maret 1996, kami meneliti perilaku "musuh alami" berbagai organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang potensial memusokan padi di Indonesia. Utamanya werengcoklat alias Nilaparvata lugens. Dengan teknologi terapan yang disediakan, hampir saban hari selama 3 bulanan, kami meneliti perilaku aneka pemangsa wereng. Dari jenis laba Lycosa, kepik Microvellia hingga capung Anisoptera. Mendeteksi kemampuannya, dan kapan prime-time memangsa werengnya? Kami dibiayai Asian Development Bank (ADB) melalui kanal perguruan tinggi yang ber-MoU dengan Deptan.

    Aku numpang tinggal di rumah Pak  Carik (Sekdes) Asep, dengan wilayah riset: Desa Lemahabang dan Pulokalapa. Kebetulan, makam Syech Quro berada di Desa Pulokelapa, Dukuh Pulobata, sekitar 6-an km dari kantor Camat Lemahabang, tempat tinggalku. 

    Suatu hari, pada Kamis petang 18 Januari 1996, aku bersilaturahmi kepada seorang tokoh tetuo desa. Namanya Pak Achmad HS. Rumahnya di Gang Krajan III, RT 03 No. 02 Desa Pulokalapa. Pasca bincang-bincang tentang risetku, obrolan melebar kemana-mana. Tentu saja tentang Syech Quro, yang makamnya ada di wilayahnya. 

    Dengan penuh antusias, Pak Achmad bercerita tentang sejarah Syech Quro, dan menghadiahkan catatan ketikan enam lembar. Asli, bukan kopifoto. Di lembar terakhir, ditulis tangan di hadapanku: "Kenang-kenangan dari JRT Achmad HS". 

   Rupanya, arsip berharga itu ditulis dengan mesin ketik Oliveti pada Sabtu, 29 Februari 1992, pada acara haul Syech Quro empat tahun lalu. Isinya sangat informatif bagi peminat sejarah bari. Bagaimana "aneka ritual" yang dibungkus SOP WISATA RELIGI versi Pemda Karawang di makam itu? Ceritanya panjang & kadang ilogik. 

Tunggu sambungannya! 

*] Rewrite: Muarabeliti SUMSEL, 23 Desember 2025

Read More

[17]AKU PERNAH HIDUP: CATATAN SEORANG PENYULUH PERTANIAN

Catatan: Hendy UP *]

#MOZAIK KETUJUHBELAS#

SELAMAT TINGGAL PURWOKERTO

    Pasca~menerima ijazah SPMA pada Jumat, 23 Desember 1977, aku segera pulang kampung. Bersimpuh di pangkuan ibu untuk berurai syukur dengan penuh eulogia. 

    Ba'da shalat isya, aku menyendiri di beranda rumah, tak jemu  menatap selembar ijazah (asli) yang kutirakati selama tiga tahun. Kertas  watermark itu berwarna kuning ke-emasan, agak tebal, sejenis kertas concorde yang kini konon banyak dijual di pasar Pramuka Salemba Raya. Halaman belakangnya berwarna putih, berisi 11 daftar nilai ujian akhir yang selalu kukenang, karena masih terasa jejak horornya tatkala hari ujian itu.

    Yaa, di ruangan luas berlangit- langit tinggi peninggalan Belanda, dua orang pengawas duduk "meneror" di kursi tinggi mirip tangga tukang servise AC yang tengah khusyu' mendeteksi zat freon. Tapi aku berusaha tenang sembari merapal doa. Kadang bait doa itu menghilang sesaat, tatkala ada nomor soal yang tak terjangkau akal. **

    Malam semakin sunyi, tapi masih kutatap terus ijazah itu. Di sudut atas tertulis nomor seri: Yg/VI/ 5657/77. Mungkin "Yg" itu bermakna Yogya, karena ijazah itu diterbitkan oleh Departemen Pertanian RI untuk 10 SPMA Negeri, termasuk SPMA Yogyakarta. Ukurannya cukup lebar, sekitar 24,5 × 34 cm. Terpampang namaku dengan huruf kapital ukir dengan spidol khusus yang diterakan sangat rapi dan penuh presisi. Dicantumkan pula bahwa ujian penghabisan dilaksanakan dari 10 Oktober hingga 9 November 1977. Dan di sudut kanan bawah tertulis: Yogyakarta, 5 Desember 1977. Ditandatangani oleh Sekretaris ujian Pak Soewardi dan Ketua Pak RM Sardijatmo, yang kala itu menjabat sebagai kepala SPMA Yogyakarta. Di kiri bawah tertera tanda tangan Pak Drs.R.Hardjono selaku Kapus Diklat Departemen Pertanian RI. **

    Aku kembali menikmati kedamaian kampungku yang berimbun nyiur, kenanga dan kuweni seperti ketika aku beranjak bujang. Aneka vegetasi khas kampungku itu kini semakin meninggi langit, kecuali sebatang kelor yang berlilit sirih di atas sumur tua. Kakekku rutin menutuhnya menjelang bulan Suro yang dianggap sakral dan penuh klenik. Padahal, sakralitas Suro itu diciptakan Sultan Agung Mataram sebagai bentuk 'giroh' untuk memperingati tahun baru Islam: bulan Suro ya bulan Muharam. 

    Kisahnya, konon pada tahun 1633 Masehi atau bertepatan 1043 Hijrah, Sultan Agung menggabungkan kalender Saka (Hindu) dengan kalender Hijrah (Islam). Tanggalnya mengikuti Hijrah, tahunnya meneruskan tahun Saka, dan nama bulannya diciptakan sendiri oleh Sang Sultan. Menggabungkan kosa kata Djawa dan Islam, semisal: Suro ~ Sapar ~ Mulud~ dst. Itulah kalender Djawa. Orang yang kurang belajar sejarah, kadang memblow-up kleniknya mengenyampingkan inovasi keilmuannya. ***

    Kemarin dulu, di malam Natal, kutinggalkan Purwokerto dengan mengempit selembar ijazah asli. Batinku bergumam: "Tiga tahun aku memelukmu, kini kita harus merenggang. Selamat tinggal Purwokerto! Karena engkau, aku belajar hidup otonom, mengatur uang yang sedikit, memantaskan diri untuk menjadi orang kota dan membunuh banyak keinginan. See you!"

     Tak lama di kampung, aku pergi ke Sukamandi untuk kerja magang. Di Lembaga Pusat Penelitian Pertanian (kini menjadi Balitpa). Aku menemui seseorang, bertitel insinyur, atas saran guruku. Beliau teman guruku sesama alumni UNSOED. Dan alhamdulillah aku diterima. Kala itu, tugasku Senin~Kamis, di terik mentari, dibebani tudung lebar, mengukur tinggi batang & jumlah anakan di petak-petak sawah yang bertengger belasan papan plot. 

   Tapi tak lama, karena aku tekor. Honorarium per bulan hanya Rp 7.500,- biaya hidup minimalis Rp.12.500,- Akhirnya aku pamit undur diri. Aku ngabret ke Bandung via Cadas Pangeran. Aku ikut pamanku, tinggal di Dago atas. Persis di depan Lab. Fak. Peternakan UNPAD yang bersebelahan dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS). 

    Pada Kamis 13 Juli 1978, aku mengantar lamaran kerja di Dinas Pertanian Jabar, di Jalan Suropati No.71 Bandung. Di ruang pendaftaran, aku mendengar info bahwa Diperta Jabar telah ber-MoU dengan Diperta SUMSEL untuk rekruitmen calon PPL dari Jabar.

    Pada 25~26 Juli 1978, kami mengikuti test di Aula Diperta yang luas. Materinya TPU dan psikotest. Konon, pelamarnya limaratusan lebih, sedangkan yang akan diterima 297. Dari pihak SUMSEL hadir pengawas test, yang memperkenalkan dirinya. Seingatku namanya Pak Adang Sutandar dan Pak Moch. Syafei. 

[Bersambung... ]

*] Muarabeliti, 28 Juni 2025

Read More

AIRSATAN MUSIRAWAS 1978 [1]

Catatan: Hendy UP *]

A. Mukadimah

    Pertama kali aku mengunjungi Airsatan, tercatat pada awal November 1978. Sedari dulu, kawasan ini merupakan daerah persawahan subur yang airnya disuplai langsung dari Dam Watervang via Bendung Tanahperiuk. 

    Menurut cerita para orangtua,  pada tahun 1940-1960-an, Airsatan tak lebih dari kawasan perladangan dan persawahan yang mulai membentuk talang-rompok perkampungan di sepanjang sungai Satan. Sungai ini meliuk-liuk melintasi wilayah Dusun Tanahperiuk, Lubukkupang,  Pedang dan Muarabelitibaru dalam kawasan Marga Proatinlima Kecamatan Muarabeliti. 

    Dalam catatan sejarah, persawahan Airsatan adalah bagian dari areal konsesi hasil perundingan alot antara Penguasa lokal (Pangeran Amin) dengan Penguasa Belanda (Controleur De Mey) pada tahun 1939. Perundingan itu berakhir setelah disetujui oleh Residen Oranje dari Palembang, dengan kesepakatan bahwa areal seluas 6.575 hektar sawah irigasi dibangun untuk Kolonisasi Tugumulyo, dan 2.735 hektar untuk pribumi Proatinlima. Semuanya berada di wilayah Marga Proatinlima yang berbatasan dengan Marga Suku Tengah Ulu Terawas. Setidaknya itulah catatan sejarah yang ditulis oleh KJ Pelzer dari kampus The John Hopkins University,  Amerika Serikat pada tahun 1945.

    Luasan sawah untuk pribumi itu kini tersebar di Dusun Siringagung, Ekamarga, Karangketuan, Tanahperiuk, Lubukkupang dan Pedang. [Pada tahun 1939, yang ada baru Dusun Tanahperiuk, Lubukkupang dan Pedang]. 

    Area di sepanjang aliran sungai Satan itulah yang kelak membentuk kawasan Airsatan. Kini, Airsatan adalah sebuah entitas pemukiman berstatus desa (dua desa), yang berada di Kec. Muarabeliti Kab. Musirawas, Sumatera Selatan. 

B. Evolusi Peradaban 

    Aku tak pernah tahu arti kata  "Satan"; seperti juga masih misteriusnya arti kata "Beliti", "Musi", "Rawas", "Kelingi", "Dempo", "Kerinci", "Seblat", dll. Dalam kajian toponomis, nama-nama sungai dan gunung di Nusantara adalah nama-nama paling purba yang diwariskan nenek-puyang jauh sebelum ada budaya yang terlembagakan. 

    Sedemikian purbanya, sehingga generasi turunannya kehilangan jejak historiknya, karena dahulu kala (era nenek-puyang) belum ada "budaya- tulis" (apatah lagi kamus bahasa) untuk mengarsipkan legasi peradabannya yang kala itu masih didominasi budaya oral-percakapan. 

    Tentang Airsatan, dari pelacakan topo-geografik dan cerita para tetua, aku mencoba merumuskannya secara sederhana. "Airsatan adalah sebuah kawasan pemukiman asri yang masih didominasi oleh area persawahan (dan perladangan) yang berada di sepanjang sungai Satan dan secara administratif pemerintahan termasuk wilayah Kecamata Muarabeliti Kab. Mura".

    Sedangkan sungai Satan adalah "sungai kecil yang berhulu di wilayah Dusun Tanahperiuk,  penampung limpahan air persawahan irigasi, lalu mengalir meliuk-meliuk sepanjang 11 kilometer melintasi wilayah Desa Tanahperiuk, Lubukkupang, Pedang, Airsatan, Satanindahjaya dan Muarabelitibaru dan terjun ke sungai Kelingi di Desa Muarabelitibaru".

    Hulu sungai Satan berada di Bedengbatu, yang kini lebih populer dengan sebutan RM Mangking. Kira- kira sepelemparan batu ketepel dari RM Mangking ke arah utara, itulah posisi hulu sungai Satan. 

    Di belakang Dukuh Satanulu (wilayah Tanahperiuk), sungai Satan bergabung dengan sungai Bruja yang menampung air buangan dari persawahan Ekamarga. Dan ke hilir lagi, bertemu dengan sungai kecil Gambir yang menambah volume air Satan yang kemudian membentuk rawa luas dan dalam di depan Ponpes "Syifaul Janan" milik Ustadz Imam Aspali. Dan persis di depan Ponpes itulah dibangun Dam Bendung Airsatan pada tahun 1973.

    Dari Dam Airsatan, sungai ini terus mengalir melintasi kawasan Dukuh Satan Ilir (masuk Dusun Pedang) hingga ke "Talang Hoiri". Kemudian menembus Kampung Bali Tribina (Desa Suro), terus masuk ke area Bundaran Agropolitan, dan kemudian terjun ke sungai Kelingi di belakang Kantor Desa Muarabelitibaru. (Bersambung...) 

*] Muarabeliti SUMSEL, 9 Nov 2025

Read More

PELABUHAN TANJUNGAPI 2011

Catatan: Hendy UP *]

    Tak sengaja, kami melancong ke Pelabuhan Tanjungapi-api (TAA). "Kami" di sini terdiri dari unsur H2-AN. Yakni: Hendy UP (Dinas Pertanian); Ir. Heriyanto Kadis Nakkan; Ir. Aidil Rusman Kadis PU-BM; dan Ir. Nito Maphilindo Kadis PU-Pengairan. Semuanya ASN dari Pemda Mura. 

    Dari Palembang, ternyata jaraknya jauh juga. Sekitar 80-an kilometer ke arah timur laut. Jalannya lurus-lebar, di atas timbunan rawa, beraspal lapen, mirip jalan tol Kayuagung~Mesuji. Hari itu, 21 Januari 2011, kami sepakat meninggalkan acara dengan Wapres Boediono, karena tiket masuk gelanggang ternyata hanya untuk dua undangan: Bupati & Kepala Badan Ketahanan Pangan. 

    Alhamdulillah, tak harus masuk kurungan tenda besar yang panasnya minta ampun. Di saat ngopi-ngopi dengan kawan-kawan di warung UKM dadakan, di seputaran tenda besar, aku melontarkan ide: "Bagaimana kalau kita melancong ke Palabuhan TAA?" Ternyata tiga kawan tadi setuju. Dan pergilah kami konvoi berempat dengan Strada. ***

    Hari itu, Wapres didapuk membuka acara "Rapat Ketahanan Pangan". Beliau didampingi oleh Mentan Suswono, Kaban Ketahanan Pangan Nasional Dr. A. Suryana dan Dirjen Tan. Pangan Dr. Sumarjo Gatot Irianto. Lokasinya di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Telang, Kab. Banyuasin, sekitar 4 km dari kota Palembang. 

     Malam sebelumnya, ba'da maghriban, 20 Januari 2011, di sebuah hotel di Jln. H. Barlian, aku menghadiri Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan. Dipimpin oleh Kaban Ketahanan Pangan, dihadiri unsur Pemda Prov & Kabupaten serta stakeholder utama yakni KTNA. ***

    Kunjungan Wapres Boediono ke Sumsel & Babel ternyata multi- agenda, sehingga didampingi oleh banyak menteri. Yakni Mentan Suswono, Men-PU Djoko Kirmanto, Menpora Andi Mallarangeng, Mendikbud M. Nuh & Mendagri Gamawan Fauzi. ***

    Dalam peta, posisi TAA berada di selatan Taman Nasional Sembilang Kab. Banyuasin. Letaknya di bibir laut Selat Bangka yang menjorok jauh ke rawa-rawa, sehingga aman dari deburan ombak besar. Dalam kajian awal dahulu, konon kawasan Tanjung Carat lebih layak ketimbang TAA  untuk Pelabuhan Ekspor-Import, karena lebih dalam dan aman dari abrasi. Namun rawan ombak besar karena berada di pantai lepas Selat Bangka. 

     Sekitar dua jam berkendara, kami serasa membelah rawa-rawa. Melintasi gugus kayu repuhan, kami seakan menyelinap di antara batang gelam, gabus dan nyiur. Sesekali ada rompok para nelayan yang berseling bangunan kayu tinggi-tinggi mirip perangkap burung walet. 

    Sesampai di pinggir laut, di atas dermaga pelabuhan, kami tegak menantang angin. Nun di timur jauh, tampak gugusan hijau memanjang bagai pagar pantai penepis ombak. Semakin lama dinikmati, semakin nampak ada ilusi optik menari-nari, seakan ingin menggapai seluruh lapis buih yang liar berkejar-kejaran. 

    Di ujung fatamorgana itu, adalah kawasan pantai Muntok di Bangka Utara, yang melahirkan legenda Depati Bahrin dalam perang melawan Belanda tahun 1819~1828.***

     Awalnya, gagasan pembangunan Pelabuhan TAA itu sebagai solusi pemindahan Pelabuhan Kapal Ferry di Bom Baru 35 Ilir Palembang. Mulai pembebasan lahan pada awal tahun 2000-an, sedangkan jalan akses dan tapak fisik pelabuhan mulai dibangun tahun 2004 hingga 2007. Ada jeda mangkrak hingga tahun 2011, dan kemudian diresmikan oleh Gubernur Alex Nurdin pada 11 Desember 2013.

    Namun demikian, peresmian beroperasinya Pelabuhan Laut TAA baru dilaksanakan pada Rabu, 13  Maret 2019 oleh Gubernur Herman Deru bersama Dirjen Perhubungan Laut R. Agus Purnomo. 

    Kini, kapal ferry yang melayani pelayaran ke Muntok, tercatat ada 10 armada dengan intensitas dua jam sekali, dan waktu tempuh sekitar 4 jam dengan ongkos 51~55 ribu perak per orang. Semoga hubungan diplomatik antara Sumsel & Babel selalu hangat dan penuh barokah. (***) 

*] Muarabeliti SUMSEL,  3 Nov 2025

Read More

SMP PERMIRI & TOKO BUKU REMADJA LUBUKLINGGAU

Catatan:  Hendy UP *]

    Bagi generasi Negeri Silampari yang bersekolah SMP antara tahun 1956 hingga tahun 1970-an, pasti sangat akrab dengan dua hal ini: SMP Permiri dan Toko Buku "Remadja".

    Menurut Drs. H. Sofian Zurkasie, yang juga Alumni SMP Permiri tahun 1958, pada tahun 1960 hingga 1970-an, di Lubuklinggau adalah sebuah toko buku yang cukup lengkap dan rasanya hanya satu-satunya. Namanya, toko buku "Remadja" yang berlokasi di Djalan Pasar Los No. 85, yang kini lazim disebut Pasar Inpres.  

    Menurutnya, keberadaan toko itu, mungkin ada kaitannya dengan berdirinya  SMP Negeri Permiri pada tahun 1956, sebagai  pendukung proses pencerdasan pelajar SMP dan masyarakat Lubuklinggau.  Sebutan Permiri adalah singkatan dari Perusahaan Minyak Republik Indonesia yang berdiri tahun 1945 di Kenten Palembang. Salah satu cabangnya ada di Lubuklinggau yang berfungsi sebagai depot & distributor BBM untuk wilayah Kab. Musirawas. Konon, bangunan SMP itu dulunya adalah area perusahaan PERMIRI sehingga masyarakat menyebutnya SMP PERMIRI. 

    Dalam catatan, SMP ini resmi berdiri pada 9 Juli 1956, dan SMP inilah yang kelak menjadi SMP Negeri pertama, dan hanya satu-satunya SMP Negeri di Lubuklinggau hingga tahun 1979. Sekadar catatan, SMP Negeri No. 2 Lubuklinggau baru berdiri pada 17 Februari 1979 di Tabapingin yang kini berada di Kel. Airkuti Kec. Lubuklinggau Timur 1.

    Untuk mendukung keberadaan SMP Permiri, maka berdirilah toko buku "Remadja". Siapa pun pemiliknya, niscaya beliau adalah orang yang cinta buku (pengetahuan) dan berjiwa niaga dan sangat  "obsesif" untuk kemajuan generasi suku-bangsa "Moesi Oeloe".

    Masih menurut narasumber, pada tahun 1955, di Lubuklinggau belum ada SMP Negeri. Oleh karenanya, dirinya bersekolah di SMP Santo Josep Lahat yang kala itu dikepalai oleh Moeder Goudelief. Setahun kemudian (1956),  pindah ke SMP Permiri. Kala itu dikepalai oleh Pak AJ Sulthon, dan tahun berikutnya (1957), kepala sekolahnya digantikan oleh Pak Sutan Nan Sati. 

    Sepulang sekolah, para pelajar SMP sering menyambangi toko buku Remadja.  Di deretan rak bertingkat,  susunan buku itu bersilang-tindih bekas pelajar berpilih judul. Rak itu didominasi oleh buku pelajaran SR dan SMP, sedikit sekali buku-buku umum. Pamanku masih mengingat beberapa judul buku pelajaran SMP. Sebutlah, misalnya: 

(1) Buku Sedjarah  Indonesia utk SMP, karangan Anwar Sanoesi, terbitan Pustaka Pakuan, Bandung;

(2) Buku Aldjabar SMP, karangan Kadarsah, terbitan Pharamaartha, Bandung;

(3) Buku Ilmu Ukur SMP, karangan    C. Agil, terbitan Kanisius Yogya;

(4) Buku Pokok-Pokok Kosmografi (ilmu Falak), karangan A. Dasuki, penerbit PT Pembangunan, Djakarta;

(5) Buku Seri Ilmu Hajat, terbitan Kanisius, Yogyakarta. Dan masih banyak judul-judul buku lain. 

    Entah kapan toko Buku Remadja itu ditutup, aku belum mendapat info. Tapi pada tahun 1978-1985, di Lubuklinggau sudah bertumbuh toko-toko buku baru. Yang sering aku kunjungi dan mengenal secara personal dengan pemiliknya antara lain: (1) Toko buku MUTIARA HIKMAT, di Simpang Statsiun KA Jln. Jend. Sudirman No. 09. Pemilik adalah M. Syukron AL; (2) Toko buku MELATI di Talangjawa depan Bioskop Sindang. Pemiliknya adalah  A. Roni;

(3) Toko buku Sriwijaya di Jln. Jend. Sudirman. Pemiliknya adalah WNI Tionghoa, tak kenal sama sekali! 

     Adapun tempat langgananku sewa komik adalah di "Depot Rahmat" di depan statsiun KA. Pemiliknya adalah Kak Rahmat, orang Kertopati Palembang. Sedangkan tempatku berlangganan koran "Kompas" adalah Depot Koran Lapangan Merdeka, yang kini jadi Kompleks Masjid Agung. Tahun 1980-an, harga langganan per bulan Rp. 14.500,- ***

*) Muarabeliti, 27 Juni 2025

   

Read More

JERAMBAH NIUK 2019

Catatan: Hendy UP *]

     Sejak awal November 2019 ini, alhamdulillah jembatan beton baru di Tanahperiuk Kab. Musirawas, sudah fungsional walau belum diresmikan Pak Gubernur Herman Deru; melengkapi jembatan beton lama (dua jalur) yang dibangun tahun 1972. 

    Jembatan baru ini berada di jalan provinsi, yang menghubungkan dua wilayah otonom, yakni Kab. Musirawas dan Pemkot Lubuklinggau. Berpangkal di Kel. Simpangperiuk (Lubuklinggau) kemudian naik ke Dusun Tanahperiuk (Musirawas), lalu membelah kawasan Kec. Tugumulyo (eks Kolonisasi) dan  Kec. Sumberharta hingga di Simpangterawas sepanjang lebih kurang 22 kilometer. Tapi sejak tahun 2006 telah dibangun jalan "shortcut" dari Siringagung langsung ke GOR Petanang di jalan Lintas Tengah Sumatera sepanjang 10-an kilometer.

    Kembali ke jerambah Niuk, rasanya hampir 4 tahunan, besi gelagar itu "nyelonjor" terlunta-lunta nan mengenaskan jiwa, hanya karena alotnya rundingan ganti-rugi lahan. Dalam catatan, abutmen jerambah itu mulai dikerjakan tahun 2014, lalu terhenti dua tahunan, karena proses negosiasi ganti rugi lahan di pangkal jerambah wilayah dusun Tanahperiuk. Konon, si pemilik lahan minta ganti-untung Rp. 700 juta hingga satu milyar. Baru tahun 2018 dilanjutkan lagi hingga selesai tahun 2019. Tak jelas, berapa jadinya harga lahan itu. 

      Sebutan "JERAMBAH" itu adalah bahasa Lembak Silampari, yang bermakna jembatan. Kata "Niuk"  adalah sebutan untuk Tanahperiuk. Sedangkan kosa-kata 'jerambah' mungkin ada kaitan dengan bahasa Belanda "de brug" (jembatan) yang mengalami perubahan gramatikal-fonetik seperti halnya "Buitenzorg"  menjadi Bogor. 

     Arkian, dahulu kala Jerambah Niuk itu berupa jembatan gantung yang dibangun Belanda seiring dibukanya Kolonisasi Toegoemoeljo (1937-1940), dan paralel dengan pembangunan Bendung Watervang 1939-1941. Menurut para saksi sejarah, jerambah gantung yang dibuat pertama kali itu posisinya persis di jembatan baru sekarang. 

    Konstruksi gantungannya menggunakan 'baja seling' dan lantai papan, sedikit 'bergoyang' dan bisa dilalui mobil kecil untuk mengangkut material dan hasil bumi dari dan menuju kawasan Kolonisasi Toegoemoeljo. Sekitar tahun 1960-1962 jerambah gantung itu pernah putus (Biografi Bupati Ibnu Amin, 2005, hal. 24). Menurut mBah Keling warga Kartomas (77 thn) yang pernah ikut menjadi kuli bangunan Jerambah Niuk, jembatan lama (kini masih fungsional) dibangun pada tahun 1971 hingga 1972.  Serempak dengan jembatan Musi di Tebingtinggi (kini Kab. Empatlawang) yang berjajar dengan jembatan rel KA sekarang.

      Di tengah masa pengerjaan jerambah Niuk lama, pernah terjadi banjir-bandang Kelingi, sehingga tiang dan gelagar penyangga sementaranya hanyut-lanyut berantakan. Maka terjadi hambatan teknis beberapa pekan, karena harus mengganti tiang penyangga baru dari batang kelapa berikut kawat begel pengikatnya. 

    Material tanah timbunan untuk oprit abutment jembatan diambil dari lahan warga, dengan harga angkut borongan seringgit (Rp 2,50) per kubik galian tegak. Konon, pemborongnya berasal luar daerah, mungkin dari Jawa, dan manajer lapangannya bernama Prajitno.

      Namun sayang, kokohnya Jerambah Niuk yang baru ini belum didukung oleh pelebaran jalan yang memadai, baik dari arah Simpangpriuk maupun dari Siringagung khususnya sepanjang Dusun Niuk. Kita maklum, bahwa jalan milik provinsi itu dirancang sekitar 60 tahun yang lalu. Untuk pelebaran jalan sepanjang Dusun Niuk memang agak problematik. Ongkos sosialnya cukup tinggi, khususnya terkait dengan prosesi Pilkada langsung Gub/Bupati yang seringkali berdampak nyata terhadap elektabilitas para kandidat, jika dianggap bertentangan dengan hak masyarakat pemilih.

      Satu-satunya alternatif adalah membuka ulang dokumen perencanaan jalan provinsi, yang dulu pernah digagas membuat jalur alternatif: yakni dari Bundaran Agropolitan Muarabeliti - Kampung Bali - Airsatan - terus 'shortcut' ke Jalan Baru Siringagung (via persawahan), menuju Petanang melalui "Jalur Simpanglima Sirgung" yang kini masih berjolok "SIMPANGBINGUNG".

       Ini sekadar pikiran liar-liur nan sedikit ngawur. Semoga saja pelebaran jalan itu, ada wujudnya. Allohu'alam bishawab!  ***

*] Muarabeliti, 25 November 2019.

Read More