Catatan: Hendy UP *]
A. Disclaimer
Artikel ini bersumber dari: (1) catatan harian penulis selaku alumni Bappeda Mura SUMSEL, (2) buku "Jejak Langkah Orang Musirawas & Lubuklinggau 2005", (3) beberapa website terkait, dan (4) kesaksian para narasumber yang merupakan pensiunan pejabat Pemda Mura. Terima kasih kepada Sdr: (1) Drs. H. Sofian Zurkasi, (2) Bambang Hermanto, SE, MM & (3) Dr. Ir. H. Suharto Patih, MM, dan (4) Drs. M. Rusdan, MSi atas transfer data dan curahan informasinya. Sekaligus sebagai bentuk kurasi & validasi artikel sejarah ini.
B. Mukadimah
Secara fungsional~ teknokratik, organisasi perangkat daerah (OPD) yang bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota, adalah merupakan institusi turunan (derivative institution) Bappenas yang berada di tingkat daerah. Bappenas merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki portofolio sebagai penyusun kerangka dasar & peta jalan pembangunan bangsa. Sebuah lembaga kementerian yang sangat strategis dalam merumuskan visi besar pembangunan bangsa.
Jika kita lacak jejak para petinggi lembaga ini ~ dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi ~ sungguh mereka adalah para tokoh visioner, pemberani, berintegritas dan mumpuni di bidangnya. Sebutlah antara lain: AK Gani, Moh. Hatta, Soemitro Djojohadikoesoemo, Moh. Yamin, Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Widjojo Nitisastro, Ruslan Abdul Gani; dan jangan lupa, di era reformasi tercatat nama Kwik Kian Gie seorang ekonom- pemikir yang berintegritas tinggi.
Al-kisah, pada 19 Januari 1947 (resminya tercatat,12 April 1947), ketika pertama kali dibentuk lembaga khusus yang menangani sektor perencanaan pembangunan, stabilitas keamanan negara belumlah terwujud, karena masih dalam kondisi darurat perang alias SOB (Staat van Oorlog en Beleg).
Enam belas tahun kemudian, ketika terbit Pen-Pres No. 12 Th 1963 tgl 31 Desember 1963, dibentuklah lembaga Bappenas yang dipimpin oleh Mayjen TNI Dr. dr. H. Soeharto Sastrosoejoso. Beliau adalah salah satu pendiri IDI yang juga mantan dokter pribadi Bung Karno dan Bung Hatta.
Pada tahun 1961, di level Daerah Swatantra Tk. I (provinsi) dibentuk Badan Koordinasi Pemb. Daerah (Bakopemda) yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 19 Th 1964. Sedangkan di level Kab. Dati II, baru dibentuk pada tahun 1980 (vide Keppres No. 27 Th 1980 jo Kep-Mendagri No. 185 Th 1980 tentang Pembentukan Bappeda Prov. Dati I dan Kab. Dati II).
C. Evolusi Kelembagaan Bappenas
Sejarah evolusi Bappenas dari era 1947 hingga sekarang (2024), setidaknya mengalami 8 kali perubahan, baik status dan nomenklaturnya maupun landasan hukum pembentukannya. Kedelapan kali perubahan status dan nama itu adalah:
(1). Badan Perantjang Ekonomi dibentuk pada 19-1-1947 dipimpin oleh Adnan Kapau Gani;
(2) Panitia Pemikir Siasat Ekonomi dibentuk pada 12-4-1947 dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta;
(3) Dewan Perantjang Negara dibentuk pada 7-1-1952, dipimpin oleh Ir. Djuanda Kartawidjaja, kemudian dilanjutkan Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo;
(4) Dewan Ekonomi & Perencanaan dibentuk dengan PP No. 15 Th 1956 tanggal 6-6-1956 dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo;
(5) Dewan Ekonomi & Pembangunan dibentuk dengan PP No. 3 Th 1957 tanggal 2-8-1957, kembali dipimpin oleh Ir. Djuanda Kartawidjaja;
(6) Dewan Perantjang Nasional ( Depernas) dibentuk dengan UU No. 80 Thn 1958 tanggal 23-8-1958 dipimpin oleh Prof. M. Yamin;
(7) Badan Perenc. Pembangunan Nasional (Bappenas) dibentuk dengan Pen-Pres No. 12 Th 1963 tanggal 31-12-1963 dipimpin oleh Mayjen Dr. dr. H. Soeharto Sastrosoejoso;
(8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, dibentuk atas dasar UU No. 39 Th 2008 tentang Kementerian Negara, yang melahirkan beberapa PP & Perpres tentang pembentukan organisasi Kementerian PPN, terakhir dengan Perpres No. 194 Th 2024 di era Presiden Prabowo. (Bersambung...)
*] Muarabeliti SUMSEL, 17 Desember 2024; Rewrite: 21 Juni 2025.
