PARA CAMAT MUARABELITI (1)

Oleh: Hendy UP *) 

     Sebutan jabatan "camat" secara yuridis-konstitusional, baru dikenal sejak diundangkannya  PP No. 50 Tahun 1963 tentang Pernyataan Mulai Berlakunya Penyerahan Pemerintahan Umum Kepada Daerah  sebagaimana diamanatkan oleh  UU No. 6 Tahun 1959.    Di dalam Pasal 3 ayat (2) antara lain disebutkan bahwa Asisten Wedana disetarakan dengan jabatan Camat. Di era Kolonial Belanda, jabatan Wedana adalah Kepala Distrik, dan Asisten Wedana setara dengan Kepala Onderdistrik. 

     Dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, struktur-hierarkis jabatan Camat dalam susunan organisasi Pemda Tk II semakin jelas dan kuat. UU tersebut berpasangan dengan UU No. 19 Tahun 1965 yang sama-sama ditandatangani  pada 1 September 1965. UU ini berjudul "Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tk. III di Seluruh Wilayah RI". Namun sayang, kedua UU yang disahkan pada 1 September 1965 tersebut belum sempat dilaksanakan karena terjadi tragedi G-30S/PKI.

     Kedua UU tersebut merupakan amanat atas Tap MPRS No. II/MPRS/1960, yang merespon gejolak di beberapa daerah yang tidak puas dengan rumusan UU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebelumnya (UU No. 1 Tahun 1957) yang dianggap terlalu sentralistik dan belum memberikan otonomi secara penuh kepada daerah swatantra (daerah otonomi). 

     Sekadar kilas-balik, sejak proklamasi RI, UU yang secara substansial  mengatur otonomi daerah adalah UU No. 1 Tahun 1945 tanggal 23 November  1945 tentang Komite Nasional Daerah, terdiri atas 6 pasal dan bersifat darurat untuk merespon gejolak di daerah agar mendukung NKRI. Tiga tahun kemudian terbit UU No. 22 Tahun 1948, dan khusus untuk wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) diundangkan UU No. 44 Tahun 1950 yang secara substansial nyaris tidak berbeda. Kedua UU tersebut, kala itu sudah sangat desentralistik (otonomi) dalam bentuk "swapraja" dan "swatantra". Hal inilah yang dikhawatirkan oleh beberapa pejabat pusat berpotensi akan terjadinya gejolak perpecahan di daerah. Oleh karena itu, diterbitkanlah UU Pemda yang kembali "sentralistik" yakni UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

     Jika kita telaah secara tekstual, di dalam UU No. 18 Tahun 1965 Pasal 2 ayat (1)  disebutkan bahwa: "Wilayah NKRI terbagi habis dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sbb: (a) Provinsi dan/atau Kotaraya sebagai Daerah Tk I; (b) Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Dati II; (c) Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Dati III".

     Artinya, sejak proklamasi kemerdekaan 1945 hingga tahun 1965, sebutan jabatan "camat" belum secara legal-formal diterapkan dalam sistem kepemerintahan daerah. Namun demikian, pada tahun 1955, Prof. Mr. Soenarko dalam bukunya "Susunan Negara Kita Jilid IV" sudah menyebutkan: "... swatantra tingkat ketiga yang terendah dapat berwujud sebagai kota kecil, mungkin kecamatan, himpunan  beberapa desa, suatu marga, dsb".

     Semenjak terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan pada 15 Agustus 1950 (PP No. 21 Tahun 1950) hingga tahun 1965, kedudukan Pasirah/Kepala Marga selaku kepala adat masih sangat dominan di masyarakat. Bahkan dalam beberapa sektor pemerintahan khususnya pelaksanaan bidang hukum pidana/perdata di wilayah marga, lebih berperan Pasirah ketimbang pejabat Wedana dan Asisten Wedana/Camat. Oleh karena itu , pasca-diundangkannya UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah pun jabatan Pasirah lebih populer ketimbang Camat atau Asisten Wedana. [Bersambung]

*) Muarabeliti, 17 Oktober 2022

Read More

PARA CAMAT MUARABELITI [2]

Catatan: Hendy UP *] 

      Secara antropologis, konon Muarabeliti memiliki jejak peradaban yang relatif lebih tua dibandingkan Lubuklinggau. Adagium kuno mengatakan,  tumbuhnya  peradaban di luar jazirah Arab & India, bermula dari "basin river community". Bahasa Belitinya, perkampungan pinggiran sungai, dimulai dari muara pantai ke arah hulu sungai.

     Dalam catatan sejarah,  ibukota Onderaafdeeling Moesi Oeloe di Muarabeliti dipindahkan ke Lubuklinggau pada Selasa 3 April 1934, pasca diresmikannya statsiun KA Lubuklinggau pada tahun 1933. Hal ini didasarkan pada besluit GG Hindia Belanda (Staatsblad No. 186 Thn 1934). Sejak itu, keramaian dan perniagaan yang selama ratusan tahun menghidupkan Muarabeliti, praktis surut-melayu bagaikan seikat ronce melati di hari ketujuh. 

       Alhamdulillah, kesunyian Muarabeliti tak terlalu berlarut!  Hanya 71 tahun lamanya, Muarabeliti kembali hidup, setelah Presiden SBY pada 11 Nov 2005 menerbitkan PP No. 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kab. Musirawas ke Muarabeliti. Tentu saja peran Bupati Ibnu Amin sangatlah besar dalam mendorong pemindahan ibukota,  hingga terbitnya persetujuan DPRD Mura No. 8/Kpts/DPRD/2004  tanggal 24 Oktober 2004.

        Catatan detailnya, mula-mula pusat perkantoran Pemerintahan Moesi Oeloe Rawas  berada di Lapangan Merdeka (kini Masdjid Agung As-Salam). Lalu berpindah ke  Tabapingin di era Bupati Syueb Tamat (1980-1990), diteruskan era Nang Ali Solihin (1990-1995) dan era Radjab Semendawai (1995-1999).

    Baru pada tahun 2005 pulang kembali ke Muarabeliti, berproses dari era Bupati  Soeprijono Yusuf (2000-2004), Ibnu Amin (2004-2005)  dilanjutkan era Ridwan Mukti (2005-2015), era Hendra Gunawan (2016-2021) hingga era Ratna Machmud (2021-2025 & 2025-2030). 

   Namun demikian, dengan berpindah- pindahnya pusat penerintahan (dan perkantoran), agaknya banyak arsip sejarah yang hilang tercecer. 

   Tak terkecuali dokumen tentang para pejabat Asisten Wedana/Camat Muarabeliti, kini sangat sulit dilacak. Saya mencoba melacak dokumen lama, dan mewawancara narasumber. Narasumber utama adalah Drs. H. Sofian Zurkasi dan H. Ali Burhan, BA. Kemudian Sdr. Gunadi. Mereka adalah Pensiunan Pejabat Pemda Mura dan ASN aktif yang terkait dengan bidang pemerintahan dan pernah bertugas di Muarabeliti. 

     Hingga tahun 2025 ini, tercatat 29 nama mantan Asisten Wedana/Camat Muarabeliti sejak tahun 1954-an. Namun demikian, data tentang rentang waktu masa jabatan para Camat tersebut masih terus divalidasi sehingga diperoleh data akurat demi kesempurnaan sejarah  di Musirawas. 

     Ke-29  Camat tersebut adalah:

(1) As Wedana Raden Soekarta antara 1950-1953; (2) As Wedana Saleh Ayel  antara 1953-1955; (3) As Wedana RPM Arifin antara 1955-1961; (4) As Wedana A. Nam Bastari antara 1961-1967; (5) Camat Hasanudin P. Endawan antara 1967-1972; (6) Camat Madjid Usul antara 1972-1975; (7) Drs. Sanoesi antara Juni 1975-1979; (8) Drs. Muda Azhar Lubis antara 1979-1982; (9) Drs. Ruslan Sa'ad antara 1982-1983; (10) Drs. Nursehan Dundang antara 1983-1984; (11) Drs. Rozi Lihan antara 1984-1986; (12) Drs. Zainal Abidin antara 1986-1987; (13) Drs. Hamdani antara 1987-1990; (14) Plt. Drs. Ali Mamat (1990); (15) Drs. Yusuf Yasin antara 1990-1995; (16) H. Ali Burhan, BA antara 1995-1998;   (17) H. Basri Soni, BA., SH. antara 1998-2003; (18) Untung Supriyanto, S. Sos antara Juli 2003-2004; (19) Hj. Rita Mardiyah, S.Sos antara 2004-2005; (20) Kgs. Efendi Feri, SSTP. MSi antara 2005-2009; (21) Indra Bazid, SSos antara 2009-2011; (22) Musadik Nanguning, SIP antara 2011-2013; (23) A. Rahman, S.Sos antara 2013-2017; (24) Imam Musyadar SSTP, MSi antara 2017-2018; (25) Doddy Irdiawan antara 2018-2020; (26) Plt Hardiman, SSTP,  MAP antara 2020; (27) Badarudin, S.Sos antara 2020-2021; (28) Plt. Dicky Zulkarnain, SSTP, MSi. antara Maret 2021-Agustus 2021; (29) Sarjani, S. Sos, TMT 20 -8- 2021 hingga 31-3-2023; (30) Supriyadi S.Pd, M.Pd dari 31 Maret 2023 s/d 29 Juni 2026; (31) Wahyu Lindra,  SH, MH dari 29-06-2026 s/d sekarang, didampingi oleh Syafiq Husni, SE, MM selaku Sekcam Muarabeliti. [***]

*) Muarabeliti, 17 Oktober  2022  [Resunting 25 Juni 2025; 7 Juli 2026]

Read More

MOTOR HONDA TRAIL BIMAS 1978

Catatan: Hendy UP *]

     Pada tahun 1978, ketika awal aku bekerja sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan di Dinas Pertanian Kab. Musirawas, para PPL senior tengah bereuphoria "menikmati" Honda Trail Bimas yang dirancang khusus oleh Teknisi Honda di Kumamoto Jepang. 

     Untuk Kab. Mura, konon mendapat 18 unit motor dan 1 unit Jeep Toyota yang berlambang khusus NFCEP. Mobil itu untuk operasional penyuluhan Bimas yang dipegang oleh Kasi Penyuluhan, Pak Suhaimi Hasban, 

     Kendaraan lapangan itu adalah salah satu item pengadaan barang, atas disepakatinya Loan Agreement No. 1267-IND pada 4 Juni 1976 di Washington DC. Dan lahirlah ikon NFCEP (National Food Crops Extension Project), yang kelak pada 3 April 1980 diperluas menjadi National Agriculture Extension Project (NAEP). 

    Muatan pokok Loan 1267-IND ada 4 poin, antara lain: (1) penerapan metode penyuluhan sistem LAKU, (2) pembangunan & renovasi 529 BPP di 9 provinsi, (3) penambahan jumlah PPL/PPS, dan (4) pelatihan terstruktur & berkala untuk penyebaran teknologi pertanian mutahir di lapangan. 

    Untuk menunjang sistem LAKU, Deptan RI memerlukan kendaraan lapangan sebanyak 736 unit Honda Trail XL-125 dan ratusan mobil jenis Jeep Toyota untuk periode 1976- 1980. Kendaraan itu diimpor khusus secara CBU (Completely Built Up) melalui Setneg. Dan karena itulah, hingga motor itu menjadi rongsokan, tak bisa dilelang. ***

    Ketika kami diterima oleh Diperta pada Senin 16 Oktober 1978, saat itu kepala dinasnya dijabat oleh Pak Ir. Idris Sapudin, dan PPS-nya adalah Pak Ir. Syazili Toyib. Dalam catatanku, Kakanwil Deptan SUMSEL saat itu dijabat oleh Pak Ir. H. Abdurachman Daud Rusdy, sedangkan Kadis Pertanian SUMSEL dijabat oleh Pak Ir. Moch. Idris Musa. 

     Berdasarkan UU yang berlaku kala itu, level jabatan kepala dinas kabupaten adalah eselon 3. Di bawah kepala dinas, hanya ada kepala seksi (eselon 4), yakni: Bina Program, Bina Produksi, Penyuluhan, Perlintan, Usahatani, serta Kasubbag TU. 

     Namun karena Diperta memiliki misi khusus bidang pangan (Keppres RI No. 95 Tahun 1969 tentang BIMAS), dan sebagai pembina CATUR SARANA (Inpres No. 4 Tahun 1973  jo Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang UNIT DESA), maka terdapat satu jabatan non-organik Pemda yang bernama Sekretaris BIMAS. Kala itu dijabat oleh Pak Abuwazir; dan kelak diganti oleh Pak Nuzli, Pak H. Subardjo, Pak Ir. M. Yamin, Pak Ir. Damhuri, Pak Ir. Astobi Cory, hingga terakhir Pak Abd. Muis, SP, MM. [Mohon koreksi jika data ini salah].

    Adapun para PPL Senior dan PPS yang menerima inventaris Honda Trail Bimas adalah:

1. Ir. Syazili Toyib (PPS);

2. Amin Suyitno (PPM Prog Kab);

3. Rosnal Jenusan (BPP Srikaton);

4. Masadi (BPP Srikaton);

5. Kasripin Susanto (BPP Rupit);

6. Zumrowi Mukmin (PPL Ma. Beliti);

7. Iskandar TN (PPL Srikaton) ;

8. Setiabudi (PPL Airsatan);

9. Azmi Iskak;

10. Alkodri Ismail (BPP Sbharta);

11. Mun'im Saputra;

12. Erhan Siswanto;

13. Indra Hasan (PPL Siringagung); 

14. Bambang Sto (PPL Sidoharjo);

15. Moh. Ali (PPL Mataram);

16. Tarmuzi Jakfar (PPL M. Lakitan);

17. Arudji Aman;

18. Tidak tercatat. [Mohon dikoreksi jika data ini ada yang salah].

     Empat tahun kemudian (1982), ketika aku menjabat kepala BPP Yudhakarya, mendapat inventaris Honda Trail Bimas yang tingkat kerusakannya mungkin stadium 3. Lalu kumasukkan bengkel "KING" Lubuklinggau, atas jaminan Bu Maryati selaku Kasi Penyuluhan. Ketika supervisi ke Trans. Kelingi 2, Sang Honda itu mati total di tengah hutan, antara Simpangjatun ke SP-1 Karyasakti. Apa daya, aku titipkan di kontak tani selama beberapa pekan, hingga akhirnya diangkut Colt Diesel ke Lubuklinggau. Untung saat itu ada Pak Arpan Jaeran yang mengedrop kaptan DOLOMIT utk warga Trans. 

    Maka, pada Kamis, 7 Juli 1983 aku serahkan kepada Sdr. Ongko Subagyo  NIP. 440020295 selaku Bendahara Barang. Kucatat datanya:

BG 6296 AAAX, No. Rangka 2025367; No. Mesin 2027351; STNK No. 015412/VII/601/1978. Alhamdulillah barang negara telah kukembalikan sesuai arahan Pak Ramli Hasan, Boss Diperta Mura periode 1981-1985. ***

     

*] Muarabeliti SUMSEL, 6 Nov 2026

Read More

MENGANTAR TATANG "PULANG"

Catatan: Hendy UP *]

    Menjelang tegak hari, di bawah bentang langit yang berawan-asap, kami menyaksikan liang lahat itu perlahan berubah menjadi gundukan tanah merah. Di dalamnya, telah "tertidur" pulas sahabat Tatang. 

    Agregat podsolik itu menyatu liat, karena diinjak-injak kaki orang yang menyayangi jazad almarhum: istri, anak-anak dan kerabat dekatnya. Ada sepasang kaki kekar temanku, Ir. Subardi, yang antusias nimbrung memadatkan gundukan tanah. Aku tak berani menduga, untaian doa apa yang dirapal sahabatku itu.

    Yaa, pada hari Selasa, 6 Oktober 2026 itu, kami berkhidmat mengaminkan doa panjang yang dipanjatkan Mas Sudjiono, di tengah hamparan TPU Lestari Lubuklinggau. Almarhum Tatang telah dipanggil "pulang", pada Senin siang, 5 Oktober 2026 di RSMH Palembang. 

    Aku tak pernah menyangka, bahwa ternyata TPU Tabalestari adalah kampung terakhirnya; dan aku bersyukur bisa mengantar dia "pulang", setelah 68 tahun dia "fantasyiru fil ardi" mengikuti takdir-Nya.***

    Namanya Tatang Suparno. Nama khas sisa peradaban Sunda; dan dia datang dari Bandung 46 tahun yang lalu. Berkarier sebagai PNS di Dinas Pertanian Kab. Musirawas hingga memasuki masa pensiun. Qodarullah, ajalnya telah tiba, mendahului kita semua. 

     Aku & mas Bardi perlahan meninggalkan area TPU di belakang istri & anak-anak almarhum. Di bawah terik mentari yang mulai menyengat, tiba-tiba aku teringat 46 tahun yang lalu, ketika pertama kali berjumpa dengan almarhum.  

    Suatu hari di akhir tahun 1980, di tengah keasyikanku menghitung produksi padi di sebuah ruangan di Kantor Camat Muarabeliti, datanglah seorang pemuda berbeban ransel gunung di punggungnya. Aku menjawab salamnya sembari mempersilakan masuk & duduk di kursi tamu. 

    Tamu itu adalah Tatang Suparno yang baru datang dari Bandung. Dengan membawa selembar surat PENUNJUKAN TUGAS dari Dinas Pertanian Kab. Mura, Tatang bermaksud menghadap Mantri Tani  Muarabeliti yang kala itu dijabat oleh Pak Bazid Sulton, yang kebetulan sedang tugas luar. Dan aku berstatus sebagai Penyuluh Pertanian yang merangkap sebagai staf Kacabdin Pertanian Muarabeliti. 

    Ke-esokan harinya, atas perintah Mantri Tani, aku disuruh mengantarkan Tatang ke Desa Margamulya agar diperbantukan kepada Sdr. Trisman Nazarudin,  sesuai bunyi surat tugas yang ditandatangani oleh Pak Abuwazir selaku Sekretaris Bimas Kab. Mura. Kala itu Sdr. Trisman yang masih lajang dengan senang hati menampung Tatang dan tinggal bersama di rumah kontrakannya di Jalan KBS Margamulya. ***

    Setelah sekian lama bergaul, aku cukup tahu karakternya. Almarhum hobi olahraga badminton, bahkan sering menjuarai berbagai event kompetisi di level kabupaten & provinsi. Dia adalah pekerja keras dan sangat bersemangat dalam mencari rizki, apa pun jenis pekerjaannya. 

    Ketika aku menjabat kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Yudhakarya tahun 1982, dialah yang membuatkan plang papan nama lembaga di depan kompleks perkantoranku. Tahun 1993, ketika kami menjadi pembina BPP Nibung (kini Muratara), pernah mendorong motor sejauh 13-an km hingga di Simpang Nibung Trans Sumatera. Sungguh menguras peluh nan melelahkan jiwa! 

    Dahulu, jika ada event pameran pembangunan, dia bersama seniornya Adeng Djaenuddin, adalah tenaga andalan yang "mengindahkan" Stand Pameran hingga lembur bermalam- malam. Jika ada kegiatan pengujian, almarhum Tatang selalu siap membuatkan aneka merk papan plot dengan berbagai ukurannya. Pendek kata, almarhum Tatang adalah orang baik, humble dan suka bekerja keras serta penuh tanggung jawab. 

   Semoga almarhum Tatang pulang dengan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal shalehnya dan dikuat-sabarkan keluarganya yang ditinggalkan. 

"Allohumagh firlahu, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu".

    Dan semoga pula, kepulangannya disambut oleh Robbnya dengan sapaan lembut:  "Yaa ayyatuhan nafsul mutma'innah. Irji'i ila Robbiki rodiyatam mardiyyah. Fadkhuli fi 'ibadi, wadkhuli jannati". (***) 

*] Muarabeliti SUMSEL, 6 Oktober 2026

Read More

PALEMBANG, 22 AGUSTUS 1945

Catatan: Hendy UP *]

    Mungkin aku tergolong 'homo narrans': makhluk yang suka bertutur kisah dan menyukai penelusuran fakta sejarah. Dan kali ini aku tukilkan kisah 'menegangkan' para pejuang kemerdekaan di Palembang pada Rabu pagi 22 Agustus 1945, dan hari-hari berikutnya. 

    Cerita ini bersumber dari dokumen sejarah pejuang SUMSEL yang diterbitkan oleh Djawatan Penerangan SUMSEL pada perayaan HUT RI ke-9 tanggal 17 Agustus 1954. Dokumen setebal 826 halaman itu disusun oleh tim redaksi khusus, pada era kepempinan Buya M. Rasjid Thalib (Pjs 1953~1954), seorang tokoh Masjumi SUMSEL, yang menggantikan Abdul Somad Sumadi (AS Sumadi) sebagai kepala Djawatan Penerangan SUMSEL (1950~1953). 

    Tim khusus tersebut diketuai oleh ML Tobing dengan anggota: KM Zein Mukti, R. Sumadi Tjokrowilogo, A. Kowi, Asnawi Sa'id, Jusuf Ismail, A. Baidjuri, Zaini Abubakar, Umar A. Hamid, Hadi Usmani, Marzuki, Anwar Effendi & R. Sugito. Juga disuplai bahan materi tulisan dari para tokoh pejuang: Nungtjik AR, A. Arifin, AA Harahap dan Zainal Abidin. 

    Al-kisah, Rabu pagi itu, datanglah undangan kepada para tokoh pejuang SUMSEL untuk hadir di rumah pimpinan militer (Tyokan) wilayah Palembang yang bernama Myako Toshio. Padahal, sebagian tokoh sedang berada di luar kota dalam rangka konsolidasi kekuatan Badan Keamanan Rakyat di daerah-daerah. Maka, hadirlah sebagian para pejuang itu dipimpin oleh Abdul Rozak & Nungtjik AR, ditemani yang lainnya yakni: Raden Hanan, Asaari, Ir. Ibrahim, Bay Salim, H. Tjikwan, Salim Paiman, Parmono dan Yap Tian Ho. 

    Di rumah pembesar Djepang itu, sudah ada Myako Toisho yang didampingi Matsubara, Syomubutjo & Tokkokatyo. Menurut Nungtjik AR, mereka tampak lesu darah & bermata sembab bekas menangis. Mungkin mereka menangis dari semalaman. 

    Myako Toisho memberitahu bahwa pimpinan Jepang Tenno Heika telah memerintahkan agar peperangan dengan Sekutu dihentikan; dan agar rakyat menjaga keamanan bersama tentara Jepang. Tapi dlm pertemuan itu tak sepatah kata pun,  memberitahukan tentang kemerdekaan RI. Padahal, secara diam-diam para tokoh pejuang di Palembang ini sudah mendapat berita  dari Djakarta bahwa telah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno~Hatta pada 17 Agustus 1945, lima hari yang lalu. Berita ini diperoleh dari tokoh pemuda bernama Mailan, yang kala itu bekerja sebagai pegawai "Palembang Shinbun" sebuah jaringan  kantor berita Domei Jepang. Namun kala itu, para tokoh pejuang SUMSEL belum memahami duduk persoalan secara rinci tentang langkah selanjutnya di daerah dalam menyambut kemerdekaan RI. 

    Malam harinya, setelah para pejuang kembali ke Palembang, diadakan rapat hingga larut malam di rumah Dr. AK Gani, yang juga bertindak sbg pimpinan rapat. Intinya, diputuskan bahwa para tokoh pejuang akan segera melakukan pengalihan 'kekuasan' pemerintahan di Palembang dari penjajah Jepang ke para tokoh pejuang di Palembang dengan cara berunding (diplomasi). 

    Besoknya, Kamis, 23 Agustus 1945, disusun rencana pengalihan kekuasaan di wilayah Palembang kepada Dr. AK Gani & Abdul Rozak masing-masing sebagai Kepala Pusat  & Wakil Pemerintahan Bangsa Indonesia di wilayah Keresidenan Palembang. Bersama mereka adalah: Dr. M. Isa, Tjik Den, Ir. Ibrahim, RM Mursodo, H. Tjikwan, Rd. Hanan, Asaari, RM Oetojo, R. Zainal Fanani, dan Nungtjik AR. 

    Malamnya, para tokoh ini kemudian menghadap petinggi Jepang, tetapi tidak memperoleh petinjuk apa pun. Dan, besoknya, Jumat petang, 24 Agustus 1945, datanglah para petinggi dari Jakarta, yakni: Dr. M. Amir, Mr. Teuku Mohammad Hasan dan Mr. Abas, menemui para tokoh SUMSEL untuk menyusun strategi & langkah konkrit dalam proses pengalihan kekuasaan. 

    Kemudian, mereka menemui petinggi Jepang dan menyatakan bahwa Bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan RI di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Maka, selanjutnya pengambilalihan kekuasaan ke tangan rakyat Indonesia tidak lagi memedulikan keberadaan petinggi Jepang & hanya menuruti petinggi RI di Djakarta.. ***

*] Muarabeliti SUMSEL, 22  Agustus 2026

Read More

MEMILIH KETUA RT

Catatan: Hendy UP *]

    Baru saja keluar dari rest area Km~294 B tol Pejagan, berderinglah notifikasi WA. Sembari menikmati duet lawas Ebiet~Iwan "Titip Rindu Buat Ayah" pilihan sopirku, aku mulai mencermati tumpukan chat WA yang tertunda di masjid At-Taqwa di kompleks rest area tadi. 

    Rupanya ada beberapa panggilan tak terjawab, berikut kiriman kopifoto undangan pemilihan ketua RT. Kubaca dengan saksama, ah... masih empat hari lagi. Insyaa Alloh aku bisa ikut nyoblos! 

    Lalu,  aku kembali menikmati barisan pohon Tabebuya (Handroanthus chrysotrichus) yang menyemburatkan aneka warna: kuning, ungu, pink dan magenta, berjajar lurus menentara sepanjang kiri~kanan jalan tol Pejagan~ Palimanan. ***

    Tentang pilihan ketua RT, menurut info yang beredar di dunia maya dan tervalidasi oleh mesin Generative Pre-trained Transformer (GPT) bahwa pada Juni 2026 ini bakal ada pemilihan serentak bagi 528 ketua RT di 72 kelurahan dalam wilayah Kota Lubuklinggau SUMSEL. 

     Maka, tibalah Kamis pagi 4 Juni 2026 kemarin. Menjelang mentari naik sepenggalah buluh, aku bersijingkat menuju TPS mini yang berjarak hanya sepelemparan batu dari rumahku. 

     Entah kenapa, setiap ada perhelatan demokrasi baik di level akar rumput maupun di pucuk tinggi batang sialang, sungguh aku selalu sangat bersemangat jiwa. Barangkali mirip suasana hati para santri Gontor dalam memaknai frasa "ar~rohah fi tabadulil a'mal" menjelang libur panjang bulan Sya'ban, walaupun bukan berarti full leha-leha tanpa muroja'ah harian. 

    Atau, mungkin juga ada kaitannya dengan titik 'milestone' jejak hidupku dahulu, ketika pertama kali ikut nyoblos Pemilu Legislatif pada 2 Mei 1977, yang menyisakan pengalaman unik saat diinterogasi oleh Danramil yang berkumis baplang nan menyeramkan. Kala itu, aku terlalu bersemangat menyuarakan gagasan oposisi dari perkotaan yang menentang partai Golkar di kampungku. 

    Yaa, tibalah aku di TPS mini Karangketuan yang mulai ramai. Aku bersalam- salaman, menyerahkan undangan, ngobrol kiri~kanan sembari menunggu panggilan nyoblos. Dari  kursi antrian, kami menyaksikan kesibukan panitia. Ada ketua Sunardi bersama empat anggota yang sesekali nyeruput kopi hangat, melengkapi ritual ngodod nan berasap-masap. Ada pula yang membolak-balikkan tumpukan berkas di atas map heckter berwarna dongker. 

    Tepat pukul 7.30-an acara dimulai. Diawali pidato tentang tata cara nyoblos, nama & nomor urut calon, jumlah KK dan hal-ikhwal aturan pemilihan. Walaupun tidak dijelaskan detail, intinya adalah perihal Peraturan Walikota Lubuklinggau No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan & Pedoman Penyelenggaraan Ketua RT/RW.

    Di RT kami ternyata ada tiga calon, seorang wanita dan dua lelaki: Desi Widya Astuti, Muhadi dan Bambang BK. Aku bergumam dalam hati, kok banyak juga peminatnya!  Padahal ikhwal ngurusi warga yang heterogen bukanlah hal yang mudah. Memangnya berapa sih gajinya?! 

    Setelah melakukan Chat~GPT, ternyata gaji ketua RT di Lubuklinggau tahun 2026 ini sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Sekadar pembanding, gaji ketua RT di DKI Jakarta tahun 2026 kini adalah sebesar Rp 2,5 juta.

    Sesudah pencoblosanku kelar, aku tak langsung pulang. Aku mengamati tetangga yang terus bergantian ke bilik TPS. Agaknya tak ada TIMSES yang sibuk menjemput warga untuk datang ke TPS, seperti tatkala Pileg dua tahun lalu. Aku berpikir bahwa perhelatan demokrasi tingkat RT ini lebih genuin ketimbang acara Pilpres, Pileg dan Pilkada yang kadang nyata-nyata dibayangi tudung oligarki di bawah rimbunnya pohon jengkol. 

    Petangnya, aku mendapat laporan dari Ketua RT bahwa perhitungan akhirnya adalah: Desi Widya Astuti meraup 97 suara, Muhadi 34 suara dan Bambang BK 24 suara. Suara tidak sahnya satu.

    Sungguh aku bersyukur telah mengikuti prosesi demokrasi yang paling azasi: memilih pemimpin secara langsung tanpa intervensi, setulus hati. Semoga ketua RT 03 yang baru kelak, senantiasa amanah dan diberi kekuatan oleh Alloh SWT dalam membangun warganya. Aamiin yaa Robbal'alaamiin. 

*] Muarabeliti SUMSEL, 5 Juni 2026

Read More

[1] SEJARAH TUGUMULYO KAB. MUSIRAWAS, SUMSEL

Catatan: Hendy UP *]

1. Mukadimah

    Sepanjang penelusuran dokumen sejarah, baik di Arsip Nasional RI maupun Delpher Nationale Bibliotheek Belanda, kata Toegoemuljo seringkali berdekatan  dengan kata: colony, Moearabeliti, atau Onderafdeeling Moesi Oeloe. 

    Tahap awal Kolonisasi Tugumulyo Musirawas (bukan Tugumulyo OKI), terbangun antara tahun 1937~1940, bersamaan dengan terbentuknya 15 kampung/desa dengan total transmigran 2.486 KK dari Jawa Tengah & Jawa Timur. Lalu terhenti, karena masuk era penjajahan Jepang (1942-1945), dan kelak dilanjutkan pada era kemerdekaan RI sekitar tahun 1952 hingga 1954.

    Kelimabelas desa awal itu adalah: (1) A. Widodo,  (2) B. Srikaton, (3) C. Nawangsasi, (4) D. Tegalrejo, (5) E. Wonokerto, (6) F. Trikoyo, (7) G. Mataram, (8) H. Wukirsari, (9) I. Sukomulyo, (10) J. Ngadirejo, (11) K. Kalibening, (12) L. Sidoharjo, (13) M. Sitiharjo, (14) O. Mangunharjo, dan (15) P. Mardiharjo. Sedangkan desa yang terbentuk pasca-kemerdekaan RI antara tahun 1952 hingga 1954, adalah desa-desa: Q. Buminoto, R. Rejosari, S. Kertosari, T. Bangunsari, U. Pagarsari, dan V. Surodadi.

     Disertasi KJ Pelzer "Pioneer Settlement in The Asiatic Tropics" (1945: hal 222) menyebutkan: "In October 1940, this project had 15 desas, according to an oral statement by the Controleur at Loeboeklinggau. Six hundred and fourteen families had arrived in 1937, 859 in 1938, 423 in 1939, and 590 in 1940. An additional 2,500 families would fill the colony completely".

      Kata Tugumulyo berasal dari kata 'tugu' dan 'mulyo'. Dua kata itu diadopsi dari bahasa Jawa. Secara kajian toponomis, tugu adalah bangunan meninggi  berbentuk silinder meruncing ke atas, terbuat dari batu, bata atau material lain. Tugu, biasanya dibangun di pusat keramaian sebuah komunitas atau di persimpangan jalan sebagai penanda tumbuhnya sebuah peradaban baru. 

      Secara semantik-antropologis, kata tugu menyiratkan nuansa  "keramat", sehingga memaksa seseorang atau komunitas disekitarnya berimajinasi untuk mengingat suatu penanda peradaban baru yang tengah diperjuangkan dan kelak akan meninggalkan jejak ingatan melampaui generasinya .  Sedangkan kata 'mulyo' bermakna 'terpandang' atau 'terhormat'.

     Jadi, para "founding parents" Toegoemoeljo dahulu, niscaya mengidamkan sebuah tatanan masyarakat baru (yang berasal dari Jawa), yang maju secara ekonomi dan terhormat di mata masyarakat sekitarnya. Melahirkan generasi ksatria yang cerdas mencerahkan dan senantiasa mendorong kemajuan bersama. 

     Lebih jauh dari itu, di dalam kepercayaan kuno 'Kapitayan' yang hidup di Jawa jauh sebelum masuknya agama Hindu-Budha dan Islam, diyakini bahwa bangunan 'tugu' adalah tempat suci sebagai penjelmaan dari salah satu sifat utama 'keghoiban' Tuhannya yang disebut Sang Hyang Taya (Tunggal). 

     Untuk meraih sifat utama tersebut, para pemeluknya memerlukan sarana fisikal yang bisa disentuh oleh panca indra. Kedua sifat utama itu disebut "Tuah" dan "Tulah". Maka, simbolitas keramat itu diejawantahkan dalam berbagai benda yang mengandung kata "Tu" atau "To", seperti: Tugu (bangunan suci), Tumbak (senjata sakti), Topeng (perisai muka),Tosan (pusaka) atau  Topong (mahkota raja) dan lain-lain  [lihat: Atlas Walisongo, Agus Sunyoto, 2012, hal. 14].

     Sayang, para pelaku sejarah terutama tokoh transmigran dan pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan transmigrasi, tidak banyak meninggalkan dokumentasi sejarah lokal yang bisa dibaca oleh generasi kini dan mendatang. 

      Alhamdulillah, penulis merasa beruntung pernah bertemu dan berbincang dengan sebagian kecil dari mereka. Antara lain:  Bpk. H. Oemar Hasan (mantan Pesirah Proatinlima), Bpk S. Darmadji (mantan Pesirah Trirahayu), Bpk M. Nuzli (tokoh Srikaton), Bpk  Lahuri, Bpk Satirin, Bpk Tauhid (tokoh F. Trikoyo, mantan Ketua KTNA Mura) dan Bpk Rispan (mantan Lurah Q. Buminoto). 

    Penulis juga banyak membaca catatan kesaksian dari mBah RS. Soehoed (mantan Pimpinan Balai Pengobatan Tugumulyo) melalui  koleksi catatan sejarah anak menantunya (Drs. H. Sofian Zurkasie) yang juga mantan pejabat Pemda Musirawas yang bekerja sejak 1963 hingga 1995. [Bersambung...]

*) Muarabeliti SUMSEL, 21 Mei 2023

Resunting 30 September 2025

   

Read More

JEJAK GENEALOGI BAPPEDA MUSIRAWAS SUMSEL [2]

Catatan: Hendy UP *]

A.  Disclaimer

 

Artikel ini bersumber dari: (1) catatan harian penulis selaku alumni Bappeda Mura SUMSEL, (2) buku "Jejak Langkah Orang Musirawas & Lubuklinggau 2005", (3) beberapa website terkait, dan (4) kesaksian para narasumber yang merupakan pensiunan pejabat Pemda Mura. Terima kasih kepada Sdr: (1) Drs. H. Sofian Zurkasi, (2) Bambang Hermanto, SE, MM &  (3) Dr. Ir. H. Suharto Patih, MM, dan (4) Drs. M. Rusdan, MSi atas transfer data dan curahan informasinya. Sekaligus sebagai bentuk kurasi & validasi artikel sejarah ini. 

B. Mukadimah

    Secara fungsional~ teknokratik, organisasi perangkat daerah (OPD)  yang bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), baik  pada level provinsi maupun kabupaten/kota, adalah merupakan institusi turunan (derivative institution) Bappenas yang berada di tingkat daerah. Bappenas merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki portofolio sebagai penyusun kerangka dasar & peta jalan  pembangunan bangsa. Sebuah lembaga kementerian yang sangat strategis dalam merumuskan visi besar pembangunan bangsa.

   Jika kita lacak jejak para petinggi lembaga ini ~ dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi ~ sungguh mereka adalah para tokoh visioner, pemberani, berintegritas dan mumpuni di bidangnya. Sebutlah antara lain: AK Gani, Moh. Hatta, Soemitro Djojohadikoesoemo, Moh. Yamin, Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Widjojo Nitisastro, Ruslan Abdul Gani; dan jangan lupa, di era reformasi tercatat nama Kwik Kian Gie seorang ekonom- pemikir yang berintegritas tinggi. 

    Al-kisah, pada  19 Januari 1947 (resminya tercatat,12 April 1947), ketika pertama kali dibentuk lembaga khusus yang menangani sektor perencanaan pembangunan, stabilitas keamanan negara belumlah terwujud, karena masih dalam kondisi darurat perang alias SOB (Staat van Oorlog en  Beleg). 

    Enam belas tahun kemudian, ketika terbit Pen-Pres No. 12 Th 1963 tgl 31 Desember 1963, dibentuklah lembaga Bappenas yang dipimpin oleh Mayjen TNI Dr. dr. H. Soeharto Sastrosoejoso. Beliau adalah salah satu pendiri IDI yang juga mantan dokter pribadi Bung Karno dan Bung Hatta.

   Pada tahun 1961, di level Daerah Swatantra Tk. I (provinsi) dibentuk Badan Koordinasi Pemb. Daerah (Bakopemda) yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 19 Th 1964. Sedangkan di level Kab. Dati II, baru dibentuk pada tahun 1980 (vide Keppres No. 27 Th 1980 jo Kep-Mendagri No. 185 Th 1980 tentang Pembentukan Bappeda Prov. Dati I dan Kab. Dati II). 

C. Evolusi Kelembagaan Bappenas

    Sejarah evolusi Bappenas dari era 1947 hingga sekarang (2024), setidaknya mengalami 8 kali perubahan, baik status dan nomenklaturnya maupun landasan hukum pembentukannya. Kedelapan kali perubahan status dan nama itu adalah:

(1). Badan Perantjang Ekonomi dibentuk pada 19-1-1947 dipimpin oleh Adnan Kapau Gani;

(2) Panitia Pemikir Siasat Ekonomi  dibentuk pada 12-4-1947 dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta;

(3) Dewan Perantjang Negara dibentuk pada 7-1-1952, dipimpin oleh Ir. Djuanda Kartawidjaja, kemudian dilanjutkan Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo;

(4) Dewan Ekonomi & Perencanaan dibentuk dengan PP No. 15 Th 1956 tanggal 6-6-1956 dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo;

(5) Dewan Ekonomi & Pembangunan dibentuk dengan  PP No. 3 Th 1957 tanggal 2-8-1957, kembali dipimpin oleh Ir. Djuanda Kartawidjaja;

(6) Dewan Perantjang Nasional ( Depernas) dibentuk dengan UU No. 80 Thn 1958 tanggal 23-8-1958 dipimpin oleh Prof. M. Yamin;

(7) Badan Perenc. Pembangunan Nasional (Bappenas) dibentuk dengan Pen-Pres No. 12 Th 1963 tanggal 31-12-1963 dipimpin oleh Mayjen Dr. dr. H. Soeharto Sastrosoejoso;

(8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, dibentuk atas dasar UU No. 39 Th 2008 tentang Kementerian Negara, yang melahirkan beberapa PP & Perpres tentang pembentukan organisasi Kementerian PPN, terakhir dengan Perpres No. 194 Th 2024 di era Presiden Prabowo. (Bersambung...) 

*] Muarabeliti SUMSEL, 17 Desember 2024; Rewrite: 21 Juni 2025.

Read More

JERAMBAH MUARABELITI (1)

Oleh: Hendy UP *) 

       Dalam KBBI, kata jerambah bermakna "lantai yang berada pada ketinggian, tidak beratap, tempat mencuci pakaian dan/atau perabot dapur dan menjemur pakaian". Tempat semacam itu, di Muarabeliti mungkin yang disebut "garang"  atau "gehang" (dengan dialek khas Muarabeliti). Biasanya terbuat dari susunan bambu tua, berada di luar bangunan utama, tetapi tersambung dengan dapur rumah panggung. Di bawahnya kadang digunakan untuk merendam para (getah karet yang dibekukan) dan pagar kawat (kandang) kuat nan anti maling. 

      Adapun kata jerambah, dalam bahasa tutur masyarakat Muarabeliti dan sekitarnya adalah sinonim dari jembatan. Di era Kolonial Belanda, jerambah sering disebut "brug";   jerambah gantung disebut "hangbrug", penyebrangan sungai disebut "voetgangersbrug". 

       Entah sejak kapan, awal mula dibangun jerambah besi di Muarabeliti; sepanjang pelacakan dokumen bari, saya belum menemukannya.

 Di duga kuat dibangun pada tahun 1900-an saat Kontroleur Muarabeliti mulai eksis, atau pada tahun 1930-an berbarengan dengan pembangunan rel kereta api Palembang ~ Lubuklinggau. 

*) Muarabeliti, 15 Juli 2022

Read More

MENJADI SAKSI KEMATIAN MARGA (2)

Oleh: Hendy UP *) 

     Menjelang kematiannya (baca: pembubaran) antara tahun 1978-1983, aku banyak berinteraksi dengan Pemerintahan Marga.  Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersifat fungsional dalam melayani masyarakat di pedesaan, aku memiliki  wilayah kerja binaan. 

*) Muarabeliti, 20 Mei 2022

Read More