Catatan: Hendy UP *]
Menurut Goenawan Mohamad (GM), presiden RI ke-7 Joko Widodo (JkW) pernah memaknai nama anaknya "Gibran" sebagai akronim dari "gigih-berani". Saya tidak tahu, apakah GM pernah mewawancari JkW secara khusus; atau tak sengaja ketemu di kondangan atau hanya mengutip cerita dari media masa.
Setidaknya, begitulah kata Bung GM dalam esainya yang berjudul "Kasihan Gibran" (Tempo, 11 Nov 2026). Ternyata, nama Gibran Rakabuming Raka (GRR) tidak ada kaitannya dengan tokoh Kahlil Gibran (KG), seorang filsuf Libanon tersohor dengan karya monumentalnya "The Prophet".
Dengan dalih berbagai sumber yang kredibel, agaknya aku percaya bahwa Jokowi tak pernah mengaitkan Gibran anaknya dengan Kahlil Gibran. Konon, bacaan andalan Jokowi adalah komik, bukan buku sastra; apatah lagi buku filsafat klasik karya William Turner.
Menurut catatan, GRR dilantik sebagai Wa-Pres RI pada 20 Oktober 2026 (umur 37 thn) dan sebagai Walikota Solo pada 26 Feb 2021 (umur 33 thn). Sungguh sebuah prestasi spektakuler sekaligus kontroversial di negeri ini, pada usia semuda itu. Tapi orang segera sadar, kala itu dia adalah anak presiden RI, yang konon mantan tukang meubel yang "reputasinya" sudah dimaklumi, baik di kalangan "pucuk-langit" maupun gerombolan "bawah-tanah". Konon, kedua kasta itu berafiliasi kuat dengan oligarki mujrimin.
Namun, terdapat beda pandangan bagi kalangan yang faham sejarah pembentukan republik ini. Mereka, terutama para pakar hukum tatanegara yang berlatar Islam menganggap bahwa seorang WAPRES adalah "makmum berstatus khusus" yang posisinya berada persis di belakang imam pada shaf pertama.
Jika terjadi "istikhlaf", maka posisinya secara otomatis akan menggantikan imam. Oleh karenanya, sang Wa-Pres wajib memiliki kualifikasi seorang KHALIFAH setara dengan sang Imam. Kualifikasi itu adalah: shiddiq (jujur) - amanah (terpercaya) - tabligh (piawai dlm berkomunikasi) & fathonah (cerdas dlm bernalar).
Menurut buku kuno Fikih Islam karya H. Sulaiman Rasyid (1951), dalam konteks shalat, hukum istikhlaf adalah tindakan seorang imam yang batal/berhalangan mendadak di tengah shalat dengan menunjuk salah satu makmum utk menggantikannya. Hukum istikhlaf yang serupa, secara prinsipal bisa dipraktekkan dalam Fikih Siyasah Islam, yakni: jika presiden berhalangan tetap, maka sang Wa-Pres otomatis akan menggantikannya.
Persoalannya, jika kualifikasi sang Wa-Pres sedari awal jauh dari empat syarat utama: memalsukan dokumen, merekayasa aturan, dan tak punya kemampuan bernalar yang standar, maka akankah elemen bangsa yang waras nalarnya akan diam saja?
Tentu tidak! Dan terjadilah akumulasi ketidakpercayaan masyarakat luas kepada sang Wa-Pres Gibran dengan aneka polemik yang membosankan hari-hari. Terjadi perang narasi antara para pengusung nalar sehat (dengan doa-doanya) versus komunitas yang duitnya tak habis-habis dari laci para oligarki.
Namun alhamdulillah, petang ini ada kabar baik. Jika siang tadi, Kamis 12 November 2026, benar bahwa Gibran menghadap ketua MPR untuk menyampaikan surat pengunduran resmi sebagai Wa-Pres RI, maka sungguh kita merasa bersyukur-ria.
Ternyata benar, Gibran cukup "gigih-berani" menghadap ketua MPR-RI petang ini. Alhamdulillah, republik ini telah diselamatkan dari potensi bencana, manakala terjadi sang imam batal di tengah shalat. Allohu'alam bishshowab!
*] Muarabeliti SUMSEL, 12 Nov 2026
0 komentar:
Posting Komentar