Catatan: Hendy UP *]
D. Bappeda Provinsi & Kabupaten
Pada akhir tahun 1960, semakin diperlukan akurasi data dari daerah untuk penyusunan pola dasar pembangunan semesta berencana. Guna validasi data lapangan dalam rangka pendekatan sistem perencanaan modern, maka diperlukan lembaga penyusun "blue print" pembangunan di daerah. Oleh karena itu di Daerah Swatantra Tk. I (provinsi) dibentuklah Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (Bakopda; vide Keppres No. 655 Th 1961).
Pada akhir Pelita I (1969-1974), dengan terbitnya Keppres No.15 Th 1974, maka lembaga Bakopda di level provinsi diubah menjadi Bappeda Dati I, yang berfungsi utama menyusun dokumen Repelita II dan pola dasar pembangunan daerah setempat.
E. Bappeda Kab. Musirawas
Semenjak dibentuk Bakopda di Prov. Sumsel (1962), hingga terbentuknya Bappeda Prov. Sumsel tahun 1974, urusan perencanaan pembangunan daerah di Kab. Mura ditangani oleh unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah. Mulai tahun 1975, urusan perencanaan pembangunan ini semakin dipandang strategis sehingga dikuatkan secara organik di dalam unit kerja Bag. Pembangunan.
Enam tahun kemudian, dengan terbitnya Kepres RI No. 27 Tahun 1980 dan Kepmendagri No.185 Tahun 1980, dibentuklah Bappeda di setiap kabupaten. Di Kab. Dati II Musirawas, lembaga Bappeda dibentuk pada akhir 1980 pada era Bupati Drs. H. Syueb Tamat (1980-1990).
Menurut Drs. H. Sofian Zurkasie, yang juga mantan Kabag Hukum (1970-1972); Kadispenda (1978-1984); Kabagpemcapil (1984-1987) dan Sekr-DPRD (1987-1995), sebelum dibentuk Bappeda Mura akhir 1980, fungsi perenc. pembangunan daerah ditangani oleh semacam Tim Khusus yang berada di bawah Setda yang kelak menjadi Bagian Pembangunan. Pada periode akhir Bupati Mochtar Aman (10-7-1968 s/d 7-9-1979) dan caretaker Bupati Cholil Azis, SH (7-9-1979 s/d 8-3-1980), pejabat yang menangani bidang perencanaan pembangunan adalah Drs. M. Djauhari. Ketika dibentuk Bappeda Mura, maka Sdr. Drs. M. Djauhari ditunjuk sebagai Ketua Bappeda yang pertama.
Jika kita lacak jejak genealogi pimpinan Bappeda Mura dari awal (1980) hingga kini (2024) adalah sebagai berikut:
(1). Drs. M. Djauhari (1980 s/d 1983);
(2). Drs. H. Baidjuri Asir, MH (Juni 1983 s/d 16 Jan 1984);
(3). Drs. H. Iskandar Zulkarnain (16 Januari 1984 s/d 1992);
(4). Drs. H Karim AR (1992 s/d 1995);
(5). Drs. H. Zainudin, MM (1995 s/d 1998);
(6). Drs. John Hadi, MSi (1998-2001)
(7). Drs. H. Mulyanto, MH (2001 s/d 2002);
(8). Ir. H. Fauzi Zakaria (2002 s/d 2004);
(9). Ir. H. Hendra Gunawan, SH, MM (2004 s/d 2010);
(10). H. Raidusyahri, SH, MM (2010);
(11). Dr. Ir. H. Suharto Patih, MM (21-08-2010 s/d 27-03-2013);
(12). Ir. Agus Setyono, MSi (27-3-2013 s/d 17-04-2014);
(13). Dr. Ir. H. Suharto Patih, MM (17-04-2014 s/d 23-07-2018);
(14). Dr. Ir. H. Nanti Kasih, MSi (23-07-2018 s/d 2021);
(15). Zuhri Syawal, SP., MSc. MEng (2021 s/d 25-11-2021);
(16). Kgs. Efendi Feri, SSTP
(25-11- 2021 s/d 19-09- 2023);
(17). Erwin Syarif, ST, MM. (29-9-2023 s/d sekarang).
F. Perpindahan Kantor Bappeda
Masih menurut Drs. H. Sofian Zurkasie, pada awalnya Bappeda menempati salah satu ruangan di Perkantoran Pemda Mura di Lapangan Merdeka, yang kini menjadi Kompleks Masjid Agung As-Salam Lubuklinggau. Pada sekira tahun 1985-1990, seiring pindahnya kantor Pemda Mura ke Tabapingin, maka dibangunlah gedung Bappeda dua lantai yang menyatu dengan Auditorium, Op-Room, dan Markas Satpol PP.
Lebih kurang 33 tahun Bappeda Mura bermarkas di Tabapingin, ketika akhirnya harus "bedol kantor" ke ibukota baru di Muarabeliti. Hal ini merupakan konsekuensi logis seiring dengan pemekaran wilayah Kab. Mura, yang melahirkan Kota Lubuklinggau di tahun 2001.
Dan sejarah mencatat bahwa Ibukota Kab. Musirawas telah kembali ke Muarabeliti pada tahun 2005, yang dahulu pernah dipindahkan ke Lubuklinggau oleh Kolonial Belanda pada Selasa 3 April 1934. Persis sembilan puluh tahun yang lalu. ***
*] Muarabeliti SUMSEL, 17 Desember 2024; Rewrite: 21 Juni 2025.
0 komentar:
Posting Komentar