Senin, 07 Januari 2019

PENAS KTNA: SEJARAH PERGULATAN KAUM TANI

Oleh: Hendy UP *) 
“Ada daerah-daerah di mana posisi penduduk perdesaannya, ibarat orang yang selamanya berdiri terendam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekali pun sudah cukup untuk menenggelamkannya” (RH Tawney, 1966). 
Narasi keprihatinan kaum tani tahun 1931-an itu terungkap dalam buku “Land and Labor in China” karya RH Tawney. Menurut James Scott (1976), kondisi petani Cina kala itu tidaklah terlalu berbeda dengan kondisi petani Burma, Indocina dan Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam bukunya “Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara”. Di Indonesia, marginalisasi kaum tani di era penjajahan Belanda telah melahirkan sejarah panjang berdarah-darah, sebutlah antara lain pemberontakan Samin Surantiko di Pati Jateng, di wilayah Banten, Bali, Pasundan dan wilayah lain. Dan yang paling fenomenal adalah pemberontakan Diponegoro di wilayah Kedu (Yogya-Magelang) pada 1825-1830. 
Episode heroik pergolakan petani Indonesia di era Hindia Belanda telah banyak dieksplor oleh para sejarawan kita, untuk mengkonter beberapa sejarah palsu yang ditulis Belanda. Dengan riwayat getir-nestapa nasib kaum tani yang terpinggirkan di era penjajahan, secara perlahan geliat perjuangan kaum tani pascakemerakaan mendapat perhatian khusus dari presiden pertama RI. 
Proklamator Bung Karno dengan idiom politiknya, mengabadikan kaum tani Indonesia dengan sebutan Kaum Marhaenis, yang menisbatkan petani miskin di daerah Bandung bernama Marhaen. Obsesinya untuk memajukan kaum Marhaenis sungguh sangat serius dan tidak main-main. Akan tetapi, karena ancaman laten penjajahan ulang Belanda (dan Inggris) serta pergolakan politik pascakemerdekaan belum mereda, maka perjuangan kaum tani untuk mencapai kesejahteraannya belumlah mendapat perhatian secara maksimal dari negara di kala itu. 
Sejarah Kelompok Tani dan Penas Petani
Peran penting kelompoktani sebagai organisasi sosial-kemasyarakatan mulai tercatat dalam sejarah, ketika pada Januari 1911 Department van Lanbouw diubah menjadi Department van Lanbouw, Nijverheld en Handel (Departemen Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan). Untuk melaksanakan misi Department tersebut dibentuklah Inspektur Pendidikan Pertanian untuk Kaum Pribumi (Inspecteur van het Inlandsch Lanbouw) yang memungkinkan petugas Department berhubungan langsung dengan petani pribumi tanpa melalui pejabat Departemen Pemerintahan Dalam Negeri. 
Pada akhir tahun 1911, dibentuk pula Lanbouw Voorchting Dienst (LVD) di daerah-daerah yang merupakan bagian struktural dari Pangreh Praja (Pemda) setempat. Di era inilah mulai terselenggara penyuluhan pertanian terlembaga melalui Kursus Tani, Demonstrasi/ Percontohan Tanaman Unggul; dan para penanggungjawab kegiatan di perdesaan adalah para petani maju yang kemudian disebut Contact Persoon (Kontak Tani). 
Peran Contact Persoon ini berlanjut hingga di era penjajahan Jepang, bahkan menjadi semakin penting karena masyarakat tani dipaksa menanam tanaman pangan untuk keperluan logistik angkatan perang Jepang. Ketika di setiap Kewedanaan dibentuk Son Sidoing (Mantri Tani), peran Contact Persoon justru dianggap sangat strategis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Jepang dalam rangka memobilisasi rakyat untuk menanam tanaman wajib. 
Sejarah penyuluhan pertanian berlanjut pascakemerdekaan, khususnya ketika pada tahun 1951 terjadi krisis pangan akibat pergolakan politik, kemarau panjang dan eksplosi hama. Ketika Bung Karno meluncurkan Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI), salah satu strategi operasionalnya adalah pembentukan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) di tingkat Kewedanaan, khususnya di daerah sentra produksi pangan di Jawa dan Eks Kolonisasi Belanda yang beririgasi di luar Jawa. Tak terkecuali, di Kab. Musi Rawas kemudian juga didirikan BPMD yang berlokasi di Kecamatan Tugumulyo yang kini menjadi Kantor UPT Penyuluhan Pertanian Srikaton. 
Pada tahun 1961, ketika digulirkan Program Nasional Kemakmuran Rakyat, dibentuklah Organisasi Pelaksana Swasembada Beras (OPSB) di tingkat desa, dan sejak itulah secara formal dibentuk Kelompok Tani sebagai organisasi sosial perdesaan yang menjadi mitra Pemerintah dalam rangka menyukseskan kemakmuran rakyat. Ketika pada tahun 1964 IPB berhasil meningkatkan produktivitas padi secara menakjubkan di Karawang melalui Pilot Project Penerapan Panca Usaha Tani, maka Pemerintah mulai memerankan Kelompok Tani dalam penyelenggaraan Program Bimbingan Massal (Bimas) Pertanian. Kelompok Tani (dan Kontak Taninya) menjadi salah satu bagian vital dalam Catur Sarana Program Bimas, di samping Penyuluh Pertanian, BRI Unit Desa dan KUD. 
Keberhasilan Program Bimas hingga pertengahan era Pelita I (1969-1974), memunculkan para pejuang petani dari perdesaan yang semakin mampu secara intelektual dan manajerial, dan lebih meyakinkah Pemerintah untuk memberi peran lebih besar dalam penyelenggaraa pembangunan pertanian di Indonesia. Tercatatlah nama H. Oyon Tachyan dari Tasikmalaya, H. Sukanda dari Karawang dan H. Otong dari Subang Jawa Barat, yang kelak menjadi para inisiator terbentuknya lembaga Pekan Nasional Petani-Nelayan. 
Alkisah, pada 23 Februari 1970, dalam suasana sejuk pegunungan Lembang Bandung, atas prakarsa beberapa Kontak Tani Jawa Barat yang difasilitasi Dinas Pertanian Jawa Barat dan Departemen Pertanian, diselenggarakan Musyawarah Kontak Tani se-Jawa. Pesertanya berasal dari Jawa Barat 6 orang, Jawa Tengah 6 orang, DIY 2 orang dan Jawa Timur 6 orang. Narasumbernya melibatkan para pakar dari IPB, UGM, UNPAD dan UNBRA Malang. Salah satu keputusan monumental musyawarah tersebut adalah rencana penyelenggaraan pertemuan kontak tani-nelayan se Indonesia pada tahun 1971. 
Tinta emas sejarah pertanian Indonesia kemudian mencatat bahwa pada tanggal 18-23 September 1971 telah diselenggarakan Pekan Nasional (Penas) Pertemuan Petani di Desa Cihea, Cianjur Jawa Barat, yang kemudian dikenal Penas I Petani-Nelayan Indonesia. Hingga tahun 2016 ini telah diselenggarakan 14 kali Penas dengan segala dinamikanya, baik yang terkait dengan sosial-politik kepartaian maupun kekhawatiran pemerintah akan munculnya ekses negatif atas mobilisasi ribuan massa petani di era Orde Baru dan era transisi pascareformasi. (Lubuklinggau, 17 Oktober 2016).


---==0==---


*) Penulis adalah pemerhati masalah sosial-pertanian dan perdesaan, mukim di Lubuklinggau.

0 komentar:

Posting Komentar